Pj Gubernur Riau: Evaluasi P-APBD Penting untuk Optimalisasi Keuangan Daerah

:


Oleh MC PROV RIAU, Jumat, 27 September 2024 | 16:49 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 136


Pekanbaru, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, menyampaikan pentingnya evaluasi menyeluruh dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan kesesuaian antara Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD). Dengan rancangan peraturan Gubernur terkait penjabaran P-APBD serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Rahman Hadi saat menjadi nara sumber dalam kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (26/9/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Ranperda tentang P-APBD dan rencana penjabaran anggaran demi kepentingan umum.

“Setiap penyusunan program kegiatan harus berbasis pada rencana penerimaan. Belanja daerah harus disesuaikan dengan ketersediaan keuangan yang ada,” ujar Rahman Hadi.

Pj Gubernur Riau juga menyebutkan bahwa tim evaluasi telah melakukan peninjauan terhadap APBD-P Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat kendala dalam pelaksanaan program, maka langkah efisiensi dan optimalisasi harus dilakukan tanpa mengurangi layanan kepada masyarakat kecil dan tanpa mengorbankan kebutuhan publik yang mendesak.

“Apabila data dan fakta yang ada tidak dapat dioptimalkan, kita perlu mengambil langkah efisiensi. Program-program yang bisa ditunda pelaksanaannya dan tidak berpengaruh besar terhadap pelayanan masyarakat dapat dioptimalkan untuk menghemat anggaran,” kata Rahman Hadi.

Ia menambahkan bahwa dari pertemuan tersebut banyak informasi penting yang didapatkan dari Kasubdit Wilayah Sumatera Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, Fernando H. Siagian. Informasi dan arahan yang diberikan diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemprov Riau dalam menyusun dan menindaklanjuti APBD-P.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Pj Gubernur Riau meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau untuk melakukan konsolidasi dengan dinas-dinas terkait.

“Dari pertemuan ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan pencerahan tentang data yang aktual. Kita akan berpedoman pada data, fakta, dan aturan. Minggu depan, kami akan melakukan evaluasi secara keseluruhan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini,” pungkasnya.

(Mediacenter Riau/sam)

 

Berita Terkait Lainnya