KI Sumbar: Keterbukaan Informasi Kunci Sukses Pilkada 2024 yang Transparan

Padang, InfoPublik - Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatra Barat (Sumbar), Musfi Yendra, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar menjunjung tinggi prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik (KIP) selama pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada, baik untuk pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota. Prinsip ini harus dipegang sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Musfi menjelaskan bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu mengatur transparansi informasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

"Kami mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawal setiap tahapan Pilkada 2024, dari awal hingga penetapan kepala daerah terpilih. Penting bagi penyelenggara pemilu untuk menerapkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat terlibat penuh," ujar Musfi di kantornya di Kota Padang, provinsi Sumbar pada Senin (23/9/2024).

Musfi juga menambahkan bahwa dalam pemilihan tema debat kandidat kepala daerah, KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota diharapkan dapat memasukkan materi mengenai keterbukaan informasi publik.

“Kami ingin melihat seberapa jauh pemahaman dan komitmen calon kepala daerah terhadap keterbukaan informasi publik. Hal ini penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, atau open government, yang dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government),” tegasnya.

Hal ini disampaikan Musfi terkait dengan tahapan Pilkada yang sudah memasuki masa penetapan pasangan calon di Sumbar, baik untuk pemilihan gubernur maupun di 19 kabupaten dan kota.

“Kami berharap komitmen keterbukaan informasi publik ini ditegaskan oleh para paslon selama kampanye. Keterbukaan informasi publik akan membantu mempersempit peluang terjadinya tindak korupsi," tutup Musfi.

(MC Padang / Junee)