- Oleh Eko Budiono
- Senin, 25 November 2024 | 11:59 WIB
: Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun dan Danrem 152/Baabullah, Brigjen TNI. Enoh Solehudin saat melakukan pemeriksaan pasukan pada Apel Gelar Pasukan Operasi mantap Praja 2024-2025. (Dok: Ist)
Oleh MC KOTA TIDORE, Rabu, 11 September 2024 | 14:43 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 224
Ternate, InfoPublik - Polda Maluku Utara menggelar Operasi Kepolisian Wilayah Mantap Praja Kieraha 2024-2025 untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Maluku Utara.
Operasi ini akan berlangsung selama 385 hari, dengan tahap pra-operasi selama 53 hari, pelaksanaan operasi selama 240 hari, dan pasca-operasi selama 92 hari.
Sebanyak 3.823 personel Polri dan 645 personel TNI dilibatkan dalam operasi besar ini, yang dimulai dengan apel gelar pasukan di Lapangan Salero Ternate pada Rabu (11/9/2024), dipimpin oleh Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, bersama Komandan Korem 152/Baabullah, Brigjen TNI Enoh Solehudin.
Dalam amanat tertulis Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Midi Siswoko yang dibacakan oleh Wakapolda, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, disebutkan bahwa operasi ini akan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, yang didukung oleh intelijen serta penegakan hukum untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Intensitas kegiatan politik dapat memunculkan lima potensi kerawanan di bidang keamanan, termasuk politik identitas, penyebaran isu-isu yang memecah belah, serta penyebaran hoax dan hate speech yang bisa memicu konflik sosial,” ujar Wakapolda.
Operasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu jalannya Pilkada.
Wakapolda menegaskan bahwa seluruh potensi kerawanan telah dipetakan dan akan ditangani secara profesional untuk menjamin kelancaran Pilkada.
“Dengan demikian, Pilkada Serentak 2024 dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai,” tambahnya.
Wakapolda juga mengingatkan bahwa Pilkada 2024 akan menjadi ujian penting bagi demokrasi di Maluku Utara, sekaligus menentukan masa depan provinsi tersebut serta seluruh kabupaten/kota.
“Atas nama Kapolda, saya kembali menekankan bahwa berbagai potensi kerawanan telah diidentifikasi dan kami siap melakukan penanganan yang profesional dan berkelanjutan,” tutupnya. (Id/MC Tidore)
