Bawaslu Maluku Utara Kawal Ketat Verifikasi Calon Pemimpin Daerah Pilkada Serentak 2024

Ternate, InfoPublik – Bawaslu Maluku Utara memperketat pengawasan dalam proses verifikasi calon pemimpin daerah pada Pilkada Serentak 2024. Komisioner Bawaslu Maluku Utara, Adrian Yolo Neleng, menegaskan bahwa pihaknya telah meminta KPU untuk mempercepat proses verifikasi berkas bakal calon gubernur dan wakil gubernur agar pendaftaran dapat selesai tepat waktu.

Verifikasi yang dilakukan oleh KPU dianggap berjalan terlalu lambat, terutama mengingat besok adalah hari terakhir pendaftaran.

"Kami sudah sampaikan kepada teman-teman di KPU untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses verifikasi berkas supaya lebih cepat," ungkap Adrian dalam konferensi pers di kantor KPU Maluku Utara, Rabu (28/8/2024).

Saat ini, tiga pasangan calon diperkirakan akan mendaftar, meski baru dua pasangan yang telah terkonfirmasi. Adrian menegaskan bahwa Bawaslu akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap semua aspek pendaftaran calon, terutama dalam hal syarat administrasi dan tata cara pencalonan.

Bawaslu berkomitmen untuk memastikan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi dokumen berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Fokus utama pengawasan kami adalah pada syarat administrasi, tata cara, serta prosedur pendaftaran," lanjut Adrian.

Sejauh ini, berdasarkan hasil pengawasan terhadap berkas bakal pasangan calon Aliong Mus dan Sahril Thahir, seluruh dokumen telah dinyatakan lengkap.

Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi keabsahan dokumen dengan pengawasan penuh dari Bawaslu untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Adrian menegaskan bahwa Bawaslu tetap konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan dan akan terus mengawal proses verifikasi hingga tuntas.

"Bawaslu akan tetap konsisten sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan, memastikan semua proses ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan," pungkasnya.

Dengan adanya pengawasan ketat ini, Bawaslu berharap Pilkada Serentak 2024 di Maluku Utara dapat berjalan lancar dan adil, sesuai dengan prinsip demokrasi yang transparan dan akuntabel. (Yunita K/MC Tidore)