Realisasi Pendapatan Daerah 2023 Capai 90, 23%, Bupati AFU: Bukti Raja Ampat Mampu Kelola Anggaran Daerah

Raja Ampat, InfoPublik- Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati menyebutkan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat pada 2023 yakni sebesar Rp1,52 triliun atau sebesar 90,23 persen, dengan tambahan sisa saldo tahun sebelumnya senilai Rp132,7 miliar. Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp1,60 triliun atau 86,65 persen dari anggarannya, yang terdiri dari belanja operasi, terealisasi sebesar Rp1,02 triliun atau 86,70 persen dari anggarannya.

Capaian itu terungkap dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Abdul Faris Umlati pada pidato pembukaan Rapat Paripurna Kedua Masa Sidang Kedua Dalam Rangka Pembahasan Materi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023, yang berlangsung di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Selasa (3/9/2024).

“Pada tahun 2023, pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat berhasil mencapai 90,23 persen dari anggaran yang ditargetkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 86,85 persen dari total anggaran yang direncanakan,” tambah Bupati AFU.

Masih dipaparkannya, sedangkan belanja modal terealisasi sebesar Rp403,17 miliar atau 83,12 persen dari anggarannya, dan belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp3,80 miliar atau 76,07 persen dari anggarannya. Sementara untuk transfer daerah terealisasi sebesar Rp171,06 miliar atau 98,57 persen dari anggarannya. Keempat, realisasi surplus sebesar Rp80,01 miliar.  

“Dengan demikian, pembiayaan netto yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2023 Rp50.757.290.949,20,” ujar AFU dalam pidatonya.

AFU menjelaskan angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, Raja Ampat mampu mengelola anggaran daerah dengan cukup baik dan tetap menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Dirinya menambahkan, LKPD Tahun Anggaran 2023 ini disusun Pemda Raja Ampat sejak awal 2024 sebagai wujud pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut dari amanat PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akuntansi Pemerintahan serta PP Mendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terkait hal tersebut, AFU memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, terutama kepada OPD, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan LKPD TA 2023. “Semoga upaya dan kerja keras kita semua dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang,” ujar Bupati AFU.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat Abdul Wahab Warwei menilai, kinerja Pemda Raja Ampat dibawah kepemimpinan Bupati Abdul Faris Umlati dan Wakil Bupati Orideko Iriano Burdam cukup memuaskan.

“DPRK Kabupaten Raja Ampat sendiri melihat bahwa kinerja Pemda Raja Ampat selama ini cukup memuaskan,” kata Abdul Wahab Warmei.

Abdul Wahab Warwei berharap kinerja tersebut semakin efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi dari Pemerintah Daerah Raja Ampat yang pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Raja Ampat di segala bidang .

Sidang paripurna tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRK Raja Ampat Reynold M Bula, Anggota DPRK Raja Ampat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pejabat Eselon II dan Pimpinan OPD di Lingkungan Pemda Raja Ampat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. (Petrus Rabu/MC.Kab.Raja Ampat)