Pj Gubernur Malut Tekankan Sinergitas untuk Kendalikan Inflasi di Tengah Tantangan Distribusi

Sofifi, InfoPublik - Penanganan inflasi di Maluku Utara (Malut) menjadi perhatian utama dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Sofifi.

Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menegaskan bahwa sinergitas yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan UMKM sangat diperlukan untuk mengendalikan inflasi di provinsi ini.

"Pemantauan harga yang intensif dan koordinasi antardaerah sangat penting. Selain itu, optimalisasi dan pemberdayaan UMKM serta peningkatan kerja sama dengan sektor swasta harus menjadi prioritas," ucap Samsuddin dalam pertemuan yang digelar di Aula Maitara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara, Senin (2/9/2024).

Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, mengungkapkan, kondisi cuaca, preferensi konsumsi masyarakat, dan transportasi memiliki peran signifikan dalam pembentukan harga di Maluku Utara.

Dia juga menyebutkan bahwa Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Barat berperan penting dalam produksi pangan, menjadikan kedua wilayah tersebut sebagai lumbung pangan regional.

"Kedua kabupaten ini berpotensi menjadi pemasok utama dari intra provinsi serta menjadi buffer stock," kata Dwi.

Namun, Dwi juga mengingatkan tentang tantangan serius yang dihadapi, termasuk ketergantungan pada jadwal tol laut yang tidak menentu, jatah kontainer yang terbatas, dan penurunan produktivitas lahan pertanian.

"Solusi yang perlu didorong adalah pelaksanaan kerja sama antar daerah (KAD) dengan daerah penghasil beras seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, serta implementasi best practice untuk peningkatan produksi," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu memahami perkembangan anggaran yang dialokasikan untuk pengendalian inflasi.

Dengan total anggaran sebesar Rp2,01 triliun, diharapkan upaya pengendalian inflasi dapat berjalan efektif dan berdampak positif pada stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.

"Anggaran ini sangat penting untuk mewujudkan stabilitas harga komoditas dan kesejahteraan masyarakat," kata Tunas. (Db/MC Tidore)