Pemprov Kalsel Ajak BPBD Kabupaten/Kota Kuatkan Isu Ketahanan Bencana

: Pemprov Kalsel ajak BPBD Kabupaten/Kota kuatkan Iisu ketahanan bencana -Foto:Mc.Kalsel


Oleh MC PROV KALIMANTAN SELATAN, Senin, 25 November 2024 | 21:23 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 63


Banjarmasin, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kalsel) berupaya agar Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dapat terus ditingkatkan bersama dengan BPBD kabupaten kota se-Kalsel, untuk mengukur capaian penanggulangan bencana di Kalsel.

Kepala BPBD Kalsel, R Suria Fadliansyah yang diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bambang Mulyadi menyebutkan jika IKD Kalsel tahun 2023 mencapai 0,53 poin, merupakan capaian rata-rata dari seluruh kabupaten/kota.

"Kami mengharapkan, dari pertemuan ini jangan sampai IKD kita yang tadinya 0,53 poin turun, kita berharap minimal mencapai 0,55 poin," ujarnya saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Perhitungan IKD Daerah Provinsi Kalsel 2024 di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (25/11/2024).

FGD ini, menurutnya sangat penting dikarenakan berkaitan dengan isu-isu yang sangat mendapat perhatian, baik dari pemerintah daerah, pusat maupun lembaga dunia.

"Isu kebencanaan ini merupakan isu nasional, dan internasional, ketika IKD di daerah naik maka secara langsung pasti itu akan naik," lanjutnya.

Menurutnya, BPBD Kalsel akan terus berupaya dengan mendorong BPBD kabupaten kota agar mengangkat isu ketahanan bencana menjadi perhatian bagi pemerintah daerah melalui kepala daerah masing-masing.

"Dalam hal ini, kita berharap kepala daerah di seluruh kabupaten kota se-Kalsel nantinya mencantumkan ketahan bencana dalam visi misi kepala daerah," ujarnya.

Isu adaptif terhadap perubahan iklim, disebutkan menjadi isu-isu yang disampaikan oleh calon-calon gubernur, dan memang hal ini sangat penting, sehingga sebelum RPJMD Kalsel Tahun 2025-2029 ditetapkan kiranya dapat dipastikan jika ketahanan bencana jadi perhatian bersama.

FGD dilaksanakan selama dua hari, 25-26 November 2024 atau tujuh sesi, diikuti oleh 40 peserta, terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemprov Kalsel, badan dan lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan, serta kepala BPBD kabupaten kota se-Kalsel. (MC Kalsel/Fuz/Eyv)

 

Berita Terkait Lainnya