- Oleh MC KAB AGAM
- Rabu, 25 September 2024 | 12:35 WIB
: Wagub (jaket putih) dan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar dalam acara peluncuran buku Perhutanan Sosial di Padang, Jumat (30/08/2024).
Oleh MC PROV SUMATERA BARAT, Senin, 2 September 2024 | 13:44 WIB - Redaktur: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan - 181
Sumbar, Infopublik - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) melalui Dinas Kehutanan meluncurkan buku Perhutanan Sosial, Jumat (30/8/2024) di Hotel Pangeran Beach Padang. Peluncuran buku tersebut dilakukan satu hari setelah peluncuran Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial.
Buku setebal 267 halaman tersebut diluncurkan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy. Audy berharap buku tersebut bisa menambah semangat pengurus dan pengelola perhutanan sosial untuk memanfaatkan hutan tanpa menebang kayu.
"Ini komitmen kita untuk membangkitkan perekonomian petani hutan di Sumatera Barat. Kita punya hutan yang luas. Untuk itu kita mendorong masyarakat mendapatkan manfaat dari hutan tanpa merusaknya," sebut Audy.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi mengatakan Pemprov Sumbar akan memaksimalkan potensi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, seperti jasa lingkungan dengan menjadi objek wisata. Begitu juga dengan hasil hutan lainnya.
Diketahui manfaat perhutanan sosial dapat menciptakan sumber daya manusia profesional, pemanfaatan hutan yang terintegrasi, pengurangan konflik tenurial dan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan.
Secara umum, dalam lima tahun terakhir Pemprov Sumbar sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani hutan melalui perhutanan sosial. Sehingga dapat mendekati upah minimum provinsi (UMP) Sumbar.
"Buku ini mencatat keberhasilan dan dampak perhutanan sosial pada petani hutan. Buku ini juga merekam mereka yang sangat peduli dan hidup dengan tanpa merusaknya," sebut Yozarwardi.
Disebutkannya, dalam buku tersebut juga dipaparkan sejumlah fakta dan data bagaimana perhutanan sosial telah mengubah pola pikir masyarakat terhadap hutan. Hutan itu bukan lagi tempat menebang kayu, tapi banyak manfaat yang dapat dikembangkan untuk perekonomian.
"Potensi itu berbeda-beda disetiap daerahnya. Paling tidak ada 25 cerita perhutanan sosial yang telah mengubah pendapatan masyarakat di Sumbar ditulis dalam buku ini," jelas Yozarwardi.
Bedah Buku
Dinas Kehutanan Sumbar juga membedah buku tersebut. Bagaimana berbagai cerita mereka yang merawat hutan dihamparkan dalam sebuah tulisan.
Buku setebar 267 halaman tersebut dibedah oleh Direktur Harian Posmetro Padang, Firdaus Abie. Wartawan senior tersebut mengatakan, ada banyak informasi yang bisa didapatkan dalam buku tersebut.
Buku itu menyajikan informasi bagaimana perhutanan sosial di Sumatera Barat telah berhasil tumbuh dan berkembang. Sejumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sudah mampu menghasilkan pendapatan dari mengelola perhutanan sosial.
"Buku ini menarik untuk dibaca dan dicermati, memaparkan bagaimana perhutanan sosial dan pengurusnya telah bertranformasi menjadi opsi pendatapan masyarakat. Ini penting untuk dibaca," ulas Firdaus.
Bedah buku tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan perhutanan sosial di Sumatra Barat, diantaranya pengurus KUPS dan LPHN.
Buku berjudul "Perhutanan Sosial Mengentaskan Kemiskinan dari Pinggiran" itu ditulis oleh Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi; Wartawan Harian Singgalang, Yosrizal Chan; Wartawan LKBN Antara, Se Miko Elfisha; dan Wartawan Harian Padang Ekspres Wilian Habib. (adp/hm/Diskominfotik Sumbar)