Potensi Ekonomi Berkelanjutan, Pemkab Bener Meriah Dorong Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Sayutiman, membuka kegiatan diseminasi kebijakan tentang HHBK dan limbah organik yang diselenggarakan oleh Katahati Institut di Ballroom Hotel Linge Land, Kota Takengon, Jumat (23/8/2024)


Oleh MC KAB BENER MERIAH, Sabtu, 24 Agustus 2024 | 08:19 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 216


Bener Meriah, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah, Provinsi Aceh, terus berinovasi dalam pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Terkait hal itu, Penjabat (Pj) Bupati Bener Meriah, Mohd Tanwier, diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Sayutiman, membuka kegiatan diseminasi kebijakan tentang HHBK dan limbah organik yang diselenggarakan oleh Katahati Institut di Ballroom Hotel Linge Land, Kota Takengon, Jumat (23/8/2024).

Sayutiman menekankan pentingnya koordinasi dan integrasi antara berbagai sektor dalam pengembangan HHBK, mulai dari penyediaan bahan baku hingga proses produksi dan industri.

"Di Kabupaten Bener Meriah, HHBK seperti janeng dan aren telah diolah menjadi produk konsumsi dan produksi. Dengan promosi dan manajemen pasar yang tepat, permintaan terhadap produk-produk ini akan terus meningkat," ujarnya.

Selama 2-3 tahun terakhir, Katahati Institut berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan, di wilayah Samarkilang untuk mengembangkan dan memanfaatkan HHBK agar memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Produk unggulan seperti janeng dan aren bahkan telah dipamerkan di tingkat nasional dalam pameran UMKM di Provinsi Bali.

"Katahati Institut tidak hanya menjadi mitra pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, tetapi juga telah membantu masyarakat di Bener Meriah untuk menjadi lebih mandiri dan maju. Kami berterima kasih atas kontribusi mereka dalam menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan HHBK," tambah Sayutiman.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Plh Sekretaris Daerah Aceh Tengah, perwakilan WEA Indonesia, para kepala organisasi Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, serta unsur terkait lainnya. (Rel/MC Bener Meriah)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Jhon Rico
  • Jumat, 22 November 2024 | 22:02 WIB
Menteri PPPA akan Kunjungi Posko Pengungsi Erupsi Lewotobi Laki-Laki
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Kamis, 21 November 2024 | 16:30 WIB
Kementerian PPPA - Bakohumas Perkuat Sinergi Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Senin, 18 November 2024 | 15:55 WIB
Kemkomdigi-KemenPPPA Perkuat Kerja Sama Literasi Digital
  • Oleh MC KAB BENER MERIAH
  • Senin, 18 November 2024 | 08:52 WIB
Makanan Khas Gayo Meriahkan Peringatan Maulid Nabi dan Tsunami di Banda Aceh
  • Oleh MC KAB BENER MERIAH
  • Selasa, 19 November 2024 | 13:09 WIB
Pemkab Bener Meriah Raih Penilaian Tinggi dalam Pelayanan Publik 2024
  • Oleh MC KAB BENER MERIAH
  • Selasa, 19 November 2024 | 13:40 WIB
Kelangkaan LPG 3 Kg di Bener Meriah, Pj Bupati Keluarkan Larangan Penjualan ke Pengecer
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Kamis, 14 November 2024 | 18:32 WIB
Sekda DKI Jakarta Ajak Pengusaha Muda Majukan Ekonomi Berkelanjutan