ITS-OPD Pemprov Jatim Lakukan FGD Penyusunan Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang

Surabaya, InfoPublik - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Provinsi Jawa Timur (Dinas PU PR Jatim) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (30/8/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Lt.5, Gedung Research Center ITS Surabaya ini, diikuti oleh Organisiasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Jatim.

Kegiatan berlangsung secara hybrid baik daring maupun luring, dengan dipimpin Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS, Aji Pamungkas. Adapun OPD Pemprov Jatim yang mengikuti FGD ini ialah, Dinas Kominfo Jatim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Dinas Perhubungan, dan dinas terkait lainnya. 

Saat ditemui usai kegiatan, Dosen Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, Aji Pamungkas mengatakan, penyusunan insentif-disinsentif bidang penataan ruang ini dilakukan dengan harapan supaya bisa mempercepat ataupun bisa meningkatkan, dan mengefektifkan upaya-upaya serta program-program yang ada di dalam tata ruang ataupun Provinsi Jawa Timur. "Insentif-disinsentif itu seperti vitamin, secara sederhana ya. Ibarat seperti vitamin yang bisa menggerakkan para pihak untuk melakukan sesuatu," jelasnya. 

Lebih lanjut, Aji menerangkan, dalam FGD ink ada dua hal utama yang dibahas, yakni peningkatan debit SPAM Regional Umbulan dan peningkatan konektivitas melalui angkutan masal 'Trans Jatim'. Untuk peningkatan debit SPAM Regional Umbulan, dikatakan Aji, berguna mempertahankan debit agar semua stakeholders di sekitaran umbulan bisa bahu-membahu mempertahankan wilayah regionalnya. "Nah salah satu cara untuk mempertahankan umbulan secara teoritis itu re-forestation, atau pemutaran kembali, maupun mengurangi kemanfaatan,"imbuhnya.

Aji menerangkan, wilayah regional umbulan adalah wilayah mata air di Jawa Timur. Diungkapkannya, pada FGD ini telah disepakati ada calon peluang mekanisme insentif. Yaitu orang yang menanam pohon bisa diberikan semacam insentif seperti bantuan keuangan atau bantuan sarana dari provinsi ke pemerintah kabupaten/kota atau ke masyarakat secara langsung. 

"Untuk disinsentifnya ya ini juga sama ketika misalnya masyarakat gitu ya memanfaatkan air tanahnya secara tidak terbatas, tidak terkendali ini dikenakan disinsentif, atau justru yang bisa memanfaatkan secara terkontrol mengurangi pemanfaatan air tanahnya itu bisa juga diberikan insentif," terangnya.

Sedangkan untuk pembahasan peningkatan konektivitas angkutan umum, Aji menuturkan, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan fasilitas transportasi masyaraka. "Keinginan ini tentu in line juga dengan keinginan Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan transportasi publik 'Trans Jatim' tadi. Makanya tadi ada tarif bagi masyarakat yang memanfaatkan konektivitas Trans Jatim ini mendapatkan tiket yang lebih murah," tutur Aji.

Output atau keluaran dari FGD ini, diungkapkan Aji, adalah berupa regulasi Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur terkait insentif dan disinsentif. "Di level pemerintahan provinsi yang sepanjang kita beberapa kali diskusi, rasanya ada sangat sedikit yang sudah punya peraturan semacam ini. Regulasi ini, harapannya memang bisa benar-benar terformulasi secara aplikatif, jadi tidak hanya normatif. Karena memang regulasi insentif-insentif di level provinsi ini cukup challenging. Karena kewenangannya kan unik,"ujarnya.

Aji menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud untuk mencari formulasi yang tidak hanya mengikuti norma aturan, tapi juga ketika dilaksanakan di lapangan menjadi aplikatif. "Dan ini bisa jadi terobosan di Indonesia ya. Karena memang saya cari-cari juga belum ada di level provinsi yang cukup aplikatif,"tambahnya. (MC Prov Jatim /hjr-vin/eyv)