Melalui Rakor Forum Data, Pemprov Kalsel Tingkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

: Melalui Rakor Forum Data, Pemprov Kalsel Tingkatkan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh -Foto :Mc.Kalsel


Oleh MC PROV KALIMANTAN SELATAN, Rabu, 21 Agustus 2024 | 10:38 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 139


Banjarmasin, InfoPublik - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Data Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Kalsel dengan tema Penyusunan Rencana Program Kerja  2025-2030 dan pembahasan usulan tahun anggaran 2025.

Kadisperkim Kalsel, Mursyidah Aminy mengatakan bahwa rakor ini memiliki arti penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh di Kalsel.

“Meskipun kawasan permukiman yang layak dan sehat adalah hak dasar setiap warga negara, kenyataannya masih ada banyak kawasan di provinsi kita yang memerlukan perhatian serius,” kata Mursyidah, Selasa (20/8/2024).

Ia mengatakan melalui forum ini, diharapkan dapat menyatukan visi dan misi, serta menyusun rencana kerja yang komprehensif dan terarah untuk  2025 hingga 2030.

“Dalam forum ini, kita dapat berdiskusi secara terbuka dan konstruktif, serta menyatakan visi dan misi dalam penanganan kawasan permukiman kumuh,” ujarnya.

Menurutnya, tujuannya adalah agar setiap langkah yang kita ambil dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan data yang diperoleh, luas kawasan kumuh sampai dengan tahun 2023 di Kalimantan Selatan seluas 7.911,51 hektare, dan hanya 34,97 persen yang telah mampu diselesaikan.

“Hal ini menjadi tantangan yang tidak mudah untuk diatasi, namun dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita yakin dapat mewujudkan tujuan yang telah kita tetapkan,” ungkapnya.

Selain itu, salah satu tugas penting dalam rakor ini adalah untuk menciptakan program kerja yang sinergis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Program ini harus dapat direncanakan, dilaksanakan, diukur dan akuntabel.

“Penyusunan program kerja ini harus menciptakan permukiman yang layak, agar Kalimantan Selatan dapat menjadi pintu gerbang Babussalam, dan juga sebagai gerbang logistik IKN,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Permukiman, Ryan Tirta Nugraha mengatakan pada kegiatan ini pihaknya memaparkan program-program yang akan dilaksanakan secara bertahap, seperti penataan kawasan di bantaran sungai dan Metropolitan. Karena kawasan kumuh bersifat dinamis dan tergantung pada penambahan penduduk serta perkembangan di masing-masing daerah.

“Harapannya, dengan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, maka kawasan kumuh yang ada saat ini dapat diatasi dan dihindari pada masa depan,”tambahnya.(MC Kalsel/scw/YIN/Eyv)

 

Berita Terkait Lainnya