Rakor Diskominfosan se-Maluku Utara Dorong Optimalisasi SPBE dan Satu Data

Sofifi, InfoPublik – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi Satu Data menjadi fokus perhatian pemerintah daerah Maluku Utara.

Terkait hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Asrul Gailea membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sektoral Kabupaten/Kota se-Maluku Utara Tahun 2024 di Hotel Molokai, Pulau Morotai, Rabu (7/8/2024).

Dengan tema “Pengembangan Keamanan SPBE dan Integrasi Satu Data di Maluku Utara,” acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan serta Pembangunan Manusia Sulistyo, Sekretaris Daerah Pulau Morotai Muhammad Umar Ali, Kepala Diskominfosan Maluku Utara Iksan Arsyad, serta perwakilan Diskominfosan dari seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asrul Gailea, Pj Gubernur Maluku Utara menekankan pentingnya optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi Satu Data Maluku Utara sebagai langkah krusial untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

"Sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Maluku Utara No.18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE dan Peraturan Gubernur No.40 tentang Satu Data Maluku Utara, pemerintah terus berupaya mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di semua sektor," ujar Asrul.

Dia menjelaskan, tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan sistem informasi pemerintahan terintegrasi dengan baik sehingga data dapat diakses secara cepat, akurat, dan mudah kapan pun dan di mana pun.

"Keamanan siber merupakan komponen yang sangat penting dalam penerapan SPBE. Kami memastikan bahwa jaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan keaslian data serta infrastruktur memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan," tambahnya.

Dalam rakor ini, Pemprov Maluku Utara juga telah berkonsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang memberikan arahan terkait penguatan keamanan siber.

Deputi BSSN, Sulistyo, hadir sebagai narasumber dan memberikan panduan serta berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan keamanan siber, terutama dalam konteks pemerintahan daerah.

Asrul mengajak seluruh peserta rakor, yang terdiri dari perwakilan Dinas Kominfo Provinsi dan Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Maluku Utara, untuk menyamakan persepsi dan komitmen dalam merumuskan program-program yang dapat mempercepat implementasi SPBE dan Satu Data Maluku Utara.

"Kita masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, data center yang belum memadai, egosektoral antar instansi, serta minimnya jumlah dan kualitas SDM pengelola data. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen bersama untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan ini demi Maluku Utara yang lebih baik," pungkasnya.

Kepala Diskominfosan Maluku Utara, Iksan Arsyad, menambahkan, rakor ini bertujuan untuk mengembangkan kerja sama yang lebih erat antara Pemprov Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penerapan SPBE yang matang serta integrasi Satu Data.

“Keamanan merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan SPBE. Kehadiran Deputi BSSN sangat bermanfaat untuk membimbing pemerintah daerah dalam penanganan keamanan siber, terutama dalam menghadapi ancaman seperti serangan pada PDNS Kemkominfo," jelas Iksan.

Iksan berharap bahwa para peserta dapat mengikuti dan menyimak kegiatan ini dengan baik, sehingga setelah rakor ini, pengembangan keamanan SPBE dan penerapan Satu Data di Maluku Utara dapat terealisasi dengan lebih baik. (Sansul Sardi/MC Tidore)