Dorong Sinkronisasi Program, DPMPD Halmahera Barat Bakal Dampingi Musrenbang Desa 2024

Halmahera Barat, InfoPublik -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, bakal melakukan pendampingan langsung terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa tahun 2024.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Julius Marau, mengatakan, hal tersebut dilakukan guna memastikan aspirasi masyarakat benar-benar termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Jangan sampai selama ini aspirasi masyarakat tidak termuat dalam APBDes," ungkap Julius di ruang kerjanya, Senin (1/4/2024).

Mantan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Halmahera Barat ini menyatakan, ada banyak usulan masyarakat dalam Musrenbangdes.

Sehingga, selain memastikan terakomodir, pihaknya juga akan membantu menunjukkan skala prioritas pembangunan desa.

"Jadi ini agar mereka memahami cara menentukan skala prioritas dan apa-apa saja yang jadi skala prioritas dalam setiap usulan," jelasnya.

Selain itu, menurut Julius, pemerintah desa dan BPD juga harus memperhatikan petunjuk teknis program prioritas pemerintah pusat yang dianggarkan melalui dana desa.

"Jadi saat musdes (musyawarah desa), pemerintah desa dan BPD sudah harus memilah semisal anggaran pangan berapa persen, kemudian anggaran apa lagi yang sudah diatur dalam juknis. Nah, sisanya baru dibahas bersama," terangnya.

Tak hanya itu, Julius menyampaikan pihaknya juga akan melakukan pendampingan dalam memilah usulan masyarakat yang tak mampu diakomodir dalam APBDes untuk dibawa ke Musrenbang kecamatan agar bisa direalisasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Lalu di situ juga kita bisa lakukan sinkronisasi program-program Pemda. Semisal program Halbar Terang, kalau lampu jalan, kira-kira desa tanggung berapa, Pemda tanggung berapa, misalkan begitu. Agar ada keringanan baik di desa maupun pemerintah daerah," pungkasnya. (Mardi/MC Tidore)