- Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
- Sabtu, 27 Juli 2024 | 07:09 WIB
: Penandatanganan PKs dilakukan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, dan disaksikan oleh Bupati Pangkep MYL. (Foto: istimewa)
Oleh MC KAB PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, Jumat, 19 Juli 2024 | 08:52 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 99
Pangkep, InfoPublik -- Pemkab Pangkep melakukan Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKs) Sistem Perlindungan Sosial Tenaga Kerja untuk Pekerja Rentan Pangkep Melindungi yang Lemah (Silessureng MYL) dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Penandatanganan PKs dilakukan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang disaksikan oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL), di Gedung Bundar Rujab Bupati Pangkep, Kamis (18/7/2024).
Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) mengatakan, program ini telah berjalan tahun 2021. Sebelumnya, Pemkab Pangkep memilki program pemberian uang kedukaan sebesar Rp1 juta.
"Melihat kondisi masyarakat, saya ambil kasus di Desa Pitue, ada masyarakat kecelakaan kapal. Anaknya mau lanjut sekolah tapi tidak ada uang. Ini menjadi salah satu terobosan program ini. Datanglah BPJS Ketenagakerjaan yang bisa memberikan bantuan Rp42 juta," katanya.
"Dengan adanya BPJS ini bagaimana keluarga yang ditinggalkan tidak putus asa dan bisa melanjutkan hidupnya. Dan yang punya anak bisa melanjutkan sekolahnya," tambahnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Mulyati Nasrun, menjelaskan bahwa Pemda Pangkep menanggung dan melindungi warganya yang pekerja rentan dan rentan miskin untuk dibayarkan iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan.
Sehingga, jika ada yang mengalami risiko meninggal dan risiko kecelakaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan segera membayar biaya pengobatan hingga santunan jika mengalami catat atau meninggal dunia.
"Pekerja rentan termasuk nelayan, pedagang dan pabentor serta yang memiliki resiko tinggi, " katanya.
Tercatat, saat ini pemkab Pangkep menanggung iuran jaminan ketenagakerjaan sebanyak 7.200 pekerja rentan. Selain pekerja rentan, Pemkab Pangkep juga menanggung pegawai pemerintah non ASN atau THL sebanyak 3500 orang.
Selain penandatanganan PKS, diserahkan pul santunan untuk keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Meninggal karena sakit, diberikan santunan kematian sebesar Rp42 juta. Meninggal karena kecelakaan kerja, diberikan santunan sebesar Rp 73 juta.
"Jumlah penerima delapan orang. Tujuh meninggal karena sakit, satu meninggal karena kecelakaan," ujarnya.
Pihaknya berharap, semua unsur pekerja memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika tidak mampu membayar iuran, dapat diajukan kepada pemerintah. (Mcpangkep)
