Jalankan Amanat Presiden, Pj Gubernur Banten Tegaskan Pemprov Berkomitmen Laksanakan Pemerintahan Baik dan Bersih

Banten, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Banten delapan kali berturut-turut raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Bahkan masuk dalam kategori Provinsi tercepat dalam menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada BPK RI.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, Provinsi Banten komitmen melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Hal itu diungkap Al Muktabar usai menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Seminar Nasional di Jakarta Convention Center, Jl Gatot Subroto No. 1 Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Kita mendapat undangan dari BPK RI bahwa hari ini laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah diserahkan langsung. Pemerintah (Banten-red) dalam hal ini mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kedelapan,” ucapnya.

Menurut Al Muktabar, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan merupakan hal mendasar dalam tata kelola negara. BPK sebagai lembaga yang independen memberikan opini kepada pemerintah atas segenap tata kelola keuangan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

“Tadi amanat dari Ketua BPK RI diantaranya menggarisbawahi satu perjalanan tata kelola pemerintahan khusus dalam aspek tata kelola keuangan yang telah berjalan dengan baik sehingga diberikan opini wajar tanpa pengecualian,” ungkapnya.

Pemprov berkomitmen menjalankan arahan presiden

Al Muktabar mengungkapkan, berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo yang mengamanatkan bahwa keuangan negara diperuntukkan bagi kemakmuran masyarakat. “Kita di Provinsi Banten berkomitmen dengan itu. Menjalankan pemerintahan dengan good governance dan clean governance,” tegas Al Muktabar.

Salah satunya dengan dibuktikan sebagai pemerintah daerah yang cepat dalam menyampaikan laporan ke BPK dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Al Muktabar juga menegaskan, Pemprov Banten terus melakukan penguatan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Diharapkan, dengan sistem yang berjalan baik akan menjaga capaian dan raihan Pemprov Banten dalam tata kelola keuangan negara terus terjaga.

“Begitu juga dengan kontrol masyarakat perlu diperkuat. Juga media dalam menyampaikan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat, informasi yang berimbang dan membangun optimisme,” pungkasnya. (MC Prov. Banten)