Ciptakan Area Zero Blank Spot dan Sinyal Lemah, Diskominfo KSB Kolaborasi dengan Ditjen PPI Kemenkominfo RI

Taliwang, InfoPublik - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat (Diskominfo KSB), Abdul Muis menerima kunjungan dari Tim Kerja Infratelreg Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), Senin (4/3/2024), di ruang rapat Dinas Kominfo KSB.

Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Tim Kerja Infratelreg Ditjen PPI Kemenkominfo RI, Aditya Iskandar, Staf Tim Kerja Infratelreg Ditjen PPI Kemenkominfo RI, Imam Nur Ramadhany dan Kiki Nurdiansyah, Kepala Bidang Kominfo, Firman Dwiputra, Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Laela Amrullah, Kepala Seksi Persandian, Endang Suprihatin, dan perwakilan dari beberapa pemerintah desa.

Pertemuan ini merupakan bentuk timbal balik dari usulan-usulan masyarakat yang disampaikan saat Forum Yasinan terkait peningkatan kualitas sinyal telekomunikasi dan akses internet wilayah blank spot dan sinyal lemah yang dialami oleh beberapa wilayah di KSB.

Dinas Kominfo KSB terus berupaya melakukan pembangunan di bidang telekomunikasi di wilayah KSB, terutama di daerah-daerah yang masih belum terjangkau akses telekomunikasi atau daerah blank spot dan wilayah sinyal lemah. Ini dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada masyarakat untuk menunjang hadirnya digitalisasi.

Menurut Kepala Dinas Kominfo KSB, Abdul Muis, mempercepat pembangunan konektivitas jaringan internet di daerah blank spot dan sinyal lemah menjadi kebutuhan mendasar dalam percepatan transformasi digital. Oleh sebab itu, sangat diperlukan sinergisitas semua pihak, khususnya pemerintah desa.

“Kami berharap komitmen rekan-rekan di desa dalam melengkapi data, karena data ini menjadi kata kunci. Soal data ini, pemerintah desa harus senantiasa berkoordinasi dengan kami. Jangan sampai dari pihak desa beranggapan kalau tidak dibantu," pungkas Kepala Dinas Kominfo KSB.

Tim Kerja Infratelreg Ditjen PPI Kemenkominfo RI menjelaskan, pihaknya akan berkolaborasi dan membantu untuk melengkapi data-data yang akan diajukan.

“Pemerintah Desa kami harap mengkaji dahulu kira-kira titik mana yang mau didahulukan usulannya terlebih dahulu. Kami juga mencoba membantu melengkapi data-datanya. Kalau di kami Ditjen PPI, pembiayaannya operator. Kalau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) merupakan pembiayaan dari pemerintah, nanti kami coba usahakan dahulu kepada pihak operator. Mereka berminat atau tidak, kalau tidak kami akan koordinasikan dengan teman-teman yang ada di BAKTI," kata Aditya Iskandar.

Dijelaskan lebih lanjut, syarat yang menjadi kriteria usulan ini adalah jumlah penduduk lebih dari 500 jiwa dengan radius 2 km, dengan mempertimbangkan masih rendahnya ekonomi penduduk di titik lokasi usulan.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan lahan untuk provider, dan dapat mempermudah proses perizinannya," jelasnya.

Di akhir kegiatan, dilakukan peninjauan langsung ke Desa Belo Dusun Menyan, Polamata, Kecamatan Jereweh dan Desa Kertasari Kecamatan Taliwang sebagai sample area blank spot dan sinyal lemah. (MC Sumbawa Barat)