- Oleh MC KOTA TIDORE
- Kamis, 28 November 2024 | 13:34 WIB
: Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud. Dok: Sansul Sardi
Oleh MC KOTA TIDORE, Jumat, 1 Maret 2024 | 10:25 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 726
Sofifi, Infopublik - DPRD Maluku Utara akan terus memperjuangkan pembayaran tunggakan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) pada tahun ini.
Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud, mengatakan, pihaknya akan melakukan kunjungan ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk mempertanyakan soal ini.
"Kan guru P3K ini yang diangkat dari Kemendikbud, kemudian gaji guru P3K tidak mau bayar diberikan ke daerah, nanti daerah mau bayar pakai apa?" kata dia, di Sofifi, Kamis (29/2/2024).
Pihaknya berjanji akan terus mendorong pemerintah pusat dan Pemprov Maluku Utara agar bisa menyelesaikan masalah tersebut, apalagi Badan Anggaran (Banggar) DPRD sudah membicarakan hal ini dengan tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Terkait gaji guru honorer yang dua bulan belum terbayarkan pada tahun ini dan masih banyaknya Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang belum terbit, menurut dia hal itu belum seberapa. Pasalnya, pada periode tahun-tahun sebelumnya Pemprov juga menunggak belasan bulan gaji guru honorer tersebut.
"Pastinya APBD 2024 akan kami lunasi tunggakan gaji guru honorer ini dan pastinya di pertengahan Maret nanti hal tersebut sudah diselesaikan BPKAD," pungkasnya. (Sansul Sardi/MC Tidore)