Serap Aspirasi Masyarakat, Pemda Harus Optimalkan Komunikasi Publik

: Helmi Fajar Andrianto, Tim Pengelola Media Sosial Kementerian Kominfo RI dalam Workshop Outlook DigiGov 4.0 2024.


Oleh MC KAB TEMANGGUNG, Sabtu, 2 Maret 2024 | 08:43 WIB - Redaktur: Santi Andriani - 127


Semarang, InfoPublik – Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publiknya sehingga program dan kebijakan daerah efektif tersampaikan dan sekaligus mampu menyerap aspirasi masyarakat.

“Ini bisa kita jadikan acuan bagaimana pemerintah dapat menyerap aspirasi publik sebagai fungsi monitoring tools. Tujuan utama dari GPR ini adalah untuk menyampaikan informasi tentang program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat," ujar Helmi Fajar Andrianto, Tim Pengelola Media Sosial Kementerian Kominfo RI, Rabu (28/02/2024).

Untuk mengoptimalkan jangkauan komunikasi pemerintah daerah di era digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung mengikuti Workshop Outlook DigiGov 4.0 yang diselenggarakan oleh Suara Merdeka Network di Hotel Azana Semarang.

Outlook DigiGov 4.0 mengangkat topik tentang Strategi Komunikasi Publik di Era 4.0 yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi berupa program dan kebijakan, serta menangkap opini dan aspirasi dari masyarakat.

Helmi yang menjadi pembicara dalam workshop tersebut menjelaskan, bahwa peran GPR yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik ini menjadi guidelines bagi praktisi humas pemerintahan untuk menyampaikan informasi tentang program dan kebijakan, serta menyerap aspirasi masyarakat.

Kepala Bidang IKP Diskominfo Jateng, Moch Faizin, membagikan pengalaman dalam mengelola media komunikasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain mengangkat profil pimpinan daerah untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat, Diskominfo Jateng juga melakukan respon kanal aduan yang cepat dan membina hubungan baik dengan pers.

"Transformasi digital menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kami. Yang paling penting bagi pengelola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat adalah kanal aduan. Jangan lupa respon kita terhadap kanal pengaduan masyarakat harus cepat. Oleh karena itu, kami punya kanal LaporGub, dan juga medsos. Selain itu kami juga membina hubungan baik, menggandeng jurnalis dan pers," ungkapnya.

Dalam kegiatan DigiGov 4.0 turut mengundang beberapa pakar data analysis, akademisi, praktisi GPR Kemenkominfo dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, serta Pimpinan Redaksi Suara Merdeka.

Selain itu, praktisi data analysis yang juga Co-Founder dan CEO NoLimit, Aqsath Rasyid N  menjelaskan, bahwa media pemerintahan harus berubah mengikuti audience, generasi ke generasi. Karena dengan mengetahui target audience, maka akan mempermudah pemerintah untuk mengetahui tren isu apa yang sedang berkembang saat ini. (Nin;Ekape/MC Kab Temanggung)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Selasa, 15 Oktober 2024 | 22:03 WIB
Diskominfo Padang: Media Sosial Harus Dimanfaatkan dengan Bijak
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Senin, 14 Oktober 2024 | 17:29 WIB
KPK Dorong Penanganan Aduan Dugaan Korupsi dengan Transparansi dan Sinergi
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Senin, 14 Oktober 2024 | 08:49 WIB
Wamenkominfo: M-Government sebagai Terobosan dalam Komunikasi Publik
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Kamis, 10 Oktober 2024 | 23:00 WIB
Anugerah Media Humas 2024: Wajah Baru Kehumasan Indonesia di Era Digital
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Kamis, 10 Oktober 2024 | 21:25 WIB
AMH 2024: Apresiasi untuk Peran Vital Humas dalam Komunikasi Publik