- Oleh MC KOTA PADANG PANJANG
- Sabtu, 7 September 2024 | 00:39 WIB
: Tingkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemko Padang Panjang Gelar Bimtek Renaksi RB, Foto : Diskominfo Padang Panjang
Oleh MC KOTA PADANG PANJANG, Senin, 26 Februari 2024 | 19:02 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 105
Padang Panjang, InfoPublik - Guna meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Pemko mengelar Bimtek Rencana Aksi (Renaksi) RB Kota Padang Panjang 2024, Senin (26/2/2024) di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota.
Menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Analis Kebijakan Muda, Umu Nur Hanifah, dan Analis Kebijakan Pertama, Nurfadhilah Al Munawwarah. Kegiatan ini turut diikuti Penjabat (Pj) Sekdako, Winarno, bersama seluruh OPD di lingkungan Pemko.
Pj Wali Kota, Sonny Budaya Putra, saat membuka kegiatan ini menyampaikan, pelaksanaan RB sebagai upaya untuk melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Jadi kita yang harus lebih aktif untuk memberikan pelayanan. Perlu perubahan tata laksana RB yang bergerak lincah dengan roadmap agar terarah yang dievaluasi dan dinilai setiap tahun," jelasnya.
Diungkapkannya, pada 2023 terjadi peningkatan kinerja RB Padang Panjang dari sebelumnya kategori CC dengan nilai 59 menjadi BB dengan nilai 66.
"Agar kinerja pemerintahan berjalan lebih baik, kita perlu meningkatkan tanggung jawab dan kerja sama, komunikasi dan koordinasi. Saat ini di Padang Panjang ada 1 banding 20, jumlah orang yang melayani dengan masyarakat yang akan dilayani," ungkapnya.
Ditambahkannya, dengan adanya roadmap dan renaksi RB akan menciptakan arah dan fokus yang jelas. Menghindari keputusan yang tidak terarah. Optimalisasi sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang dibutuhkan. Serta akuntabilitas yang lebih terukur dan menjamin keberlangsungan RB.
Umu Nur Hanifah menyebutkan, arah kebijakan pelaksanaan RB mendukung pembangunan nasional dan memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah.
"Peran pelaksanaan RB perlu integrasi dengan upaya pemerintah dalam menunjang kinerja pembangunan serta mewujudkan pemerintahan yang setara birokrasi kelas dunia," terangnya.
Sementara itu, Kabag Organisasi Setdako, Yohana Lisa, menyebutkan, saat ini fokus pelaksanaan RB terdiri dari dua pengelompokan yaitu RB general dan tematik.
"Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman tentang RB yang berdampak dan teknis penyusunan RB 2024 untuk pelaksanaan RB di Padang Panjang lebih baik lagi," tuturnya. (mcpadangpanjang/andes)