Pemkot Tidore Ikut Rakor Pengendalian Inflasi Daerah bersama Mendagri

Tidore, InfoPublik- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian secara Virtual di Ruang Rapat Sekda, Kantor Walikota Tidore Kepulauan, Senin (8/1/2024).

Rakor ini diikuti oleh, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Abdul Hakim Adjam, Inspektur Daerah Arif Radjabessy dan perwakilan OPD yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Dalam arahannya Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi terbaik, “Dari 186 negara di dunia, kita termasuk di urutan yang sangat baik, yaitu 52, negara dengan inflasi terendah,” ujarnya.

Ia menambahkan, inflasi di bulan Desember sebesar 2,61%, turun dibandingkan dengan bulan November 2023, yakni 2,86%.

“Harapannya kita tidak ada kegiatan besar di bulan Januari, sehingga sektor trasportasi dan rekreasi akan menurun, dan kita kembali fokus ke makanan, minuman dan tembakau,” jelasnya.

Tito juga mengingatkan agar semua daerah jangan terlena dengan inflasi yang relatif terkendali. “Karena terjadi variasi inflasi di tingkat nasional,” pungkasnya.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan dalam paparannya, secara kumulatif, pada tahun 2023, 50 kota mengalami inflasi di atas inflasi nasional.

“Sedangkan 40 kota lainnya mengalami inflasi di bawah/sama dengan inflasi nasional,” katanya.

Sambungnya, cabai merah adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup siginifikan selama Januari 2024 (sampai minggu ke-1).

“Sedangkan bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras adalah tiga komoditas yang mengalami kenaikan harga paling banyak di kabupaten/kota dan mempengaruhi perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ke-1 Januari 2024,” tukasnya.

Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, usai mengikuti Rakor tersebut menyampaikan, mengawali 2024 ini, kinerja Pimpinan OPD yang tergabung di dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus lebih ditingkatkan, mengingat target di 2024 selain Inflasi, juga ada stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Dua tahap berturut-turut Kota Tidore mendapat insentif fiskal di 2023, maka di 2024 juga harus dipertahankan, olehnya itu membutuhkan konsistensi dari kita semua, karena kita juga mempunyai cakupan pada penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, yang menjadi target Walikota Tidore Kepulauan, di 2024 harus ada reward,”  Ucap Taher.tn/MC Tidore