Percepatan Penanganan Stunting Dan Pembangunan Fisik Diprioritaskan

Ungaran, Infopublik - Bupati Semarang H Ngesti Nugraha mengingatkan pimpinan OPD untuk melakukan percepatan penanganan stunting memasuki tahun anggaran 2024. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia mutlak menjadi prioritas disamping pengerjaan berbagai program kegiatan fisik termasuk infrastruktur jalan. Keduanya harus laksanakan di triwulan awal tahun. Sehingga laju peningkatan kesejahteraan warga dapat berjalan baik. Sekaligus tidak menjadi beban anggaran di akhir tahun yang memberatkan.

Hal itu ditegaskan Bupati saat menyaksikan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan APBD 2024 lima OPD di aula Kantor DPU Jl Ki Sarino Mangunpranoto, Ungaran, Rabu (3/1/2024) siang.

Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh para pejabat struktrural dan fungsional di DPU, Satpol PP dan Damkar, BPBD, DP3AKB, DPMPTSP dan BKPSDM. Ikut menyaksikan para kepala Dinas, Badan dan Satuan. Sebelumnya, Bupati juga menyaksikan penandatanganan pakta integritas pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Kominfo dan Badan Kesbangpol. Kegiatan dipimpin oleh Sekda Djarot Supriyoto.

Bupati menambahkan Pemkab Semarang serius menekan potensi angka kasus tengkes (stunting). Tujuannya menciptakan mutu SDM unggul di masa mendatang. Dikatakan perkembangan penanganan kasus stunting di tahun 2023 sangat memuaskan. Kabupaten Semarang menduduki peringkat kedua jumlah kasus terendah di Jawa Tengah dari sebelumnya di posisi ke tiga. Diharapkan angka stunting akan terus dapat ditekan pada tahun ini. “Peran dan fungsi posyandu agar terus ditingkatkan mutunya agar tak muncul kasus stunting baru,” tegasnya.

Data di Badan Keuangan Daerah (BKUD), pagu belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) mencapai Rp15,364 miliar. Sedangkan pagu belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp266,099 miliar. Sementara Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengantongi pagu belanja Rp180,996 miliar. DPMPTSP mempunyai pagu belanja Rp5,643 miliar dan BKPSDM Rp8,222 miliar. Dua instansi “penolong” yakni BPBD memiliki pagu belanja Rp5,053 miliar serta Satpol PP dan Damkar Rp23,537 miliar. “Saya minta jajaran di keduanya untuk bersiaga penuh mengantisipasi potensi bencana alam di tahun ini,” pungkasnya. (*/junaedi)