Apresiasi Penanganan Stunting, Pemkab Wonosobo Terima Dana Insentif Fiskal Rp13 Miliar

Wonosobo, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima gelontoran dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar Rp13 miliar karena dinilai sukses menurunkan angka stunting.

“Hari ini kami menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diserahkan oleh beliau Bapak Wakil Presiden atas kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menurunkan stunting dan menanggulangi kemiskinan, Alhamdulillah Kabupaten Wonosobo dinilai berhasil dan mendapatkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp13 milyar,”  ungkap Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat usai Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting, di Istana Wakil Presiden, Jumat (6/10/2023).

Pada acara tersebut, Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu dari 55 kabupaten/kota yang menerima penghargaan berupa insentif fiskal sebagai daerah yang berhasil menurunkan angka stunting diatas capaian nasional.

Afif menyebutkan, Wonosobo mendapat apresiasi atas kinerja baik dalam percepatan penurunan stunting.  Pencapaian merupakan hasil kerja sama semua stakeholder yang berkemauan dan bekerja keras agar anak-anak kterbebas dari stunting. Penghargaan menjadi penyemangat bagi tim, bagi pemerintah kabupaten sampai pemerintah desa dan masyarakat.

“Setiap bicara persoalan stunting kita tidak hanya sekedar bagaimana menurunkan angka stunting di Kabupaten Wonosoo, tetapi lebih jauh lagi adalah ini menyangkut kualitas hidup berkelanjutan, kualitas hidup berbangsa dan bernegara menuju Indonesia Emas 2045,” imbuh Afif.

Bupati mengajak untuk mendukung arahan presiden dan wakil presiden yang sudah mencanangkan penurunan angka stunting di angka 14% pada tahun 2024.

"Mari bersama-sama bekerja secara cerdas dan cepat, semua berkolaborasi. Pemkab sampai pemdes, bahkan RT, BUMD, BUMN, unsur politik, anggota DPRD dan semuanya bergerak untuk berdampak.

Penghargaan diberikan langsung oleh Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Semenataea itu, dalam sambutannya Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, serta memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

Wapres yang sekaligus sebagai sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat menuturkan Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6 persen tahun 2022, turun dari 30,8 persen tahun 2018.

"Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri," tutur Wapres.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, pencapaian tersebut seyogyanya menjadi pemicu semangat agar target penurunan stunting dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, di hadapan para kepala daerah, Wapres pun meminta untuk terus mengawal dan memastikan pelaksanaan program penurunan stunting menjadi prioritas.

"Saya minta kepada saudara-saudara pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," pungkasnya.

Wapres juga menyampaikan selamat kepada para pemerintah daerah yang mendapatkan insentif fiskal karena sukses menurunkan angka stunting.

“Semoga menjadi contoh bagi daerah lain. Ini bukan tujuan akhir tetapi semoga menjadi pemicu untuk berkontribusi lebih baik lagi,” ujarnya.