:
Oleh MC KAB SLEMAN, Rabu, 4 Oktober 2023 | 15:51 WIB - Redaktur: Tobari - 23
Sleman, InfoPublik - Dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum 2024 mendatang, Komisioner Panwaslu Depok Sleman Muhammad Muamar Zaenuddin Ekhsan mengajak segenap kalangan masyarakat turut menyatakan bahwa politik uang adalah musuh bersama.
Pasalnya, menurut Muamar, dalam pesta demokrasi, politik uang dapat merusak integritas dari citra pemimpin yang akan datang.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat itu menegaskan, bagi Bawaslu penyelenggaran pemilu bukan semata memilih pemimpin atau legislatif, tapi pemilu juga membuat publik berpartisipasi untuk terlibat aktif di dalamnya.
Sehingga, Muamar melihat praktik politik uang adalah hal tidak etis yang harus disadari banyak orang.
"Di sini, perlu suara kita, untuk menyatakan politik uang musuh bersama. Ini mempengaruhi integritas yang terpilih, dan akan membuat demokrasi kita bermasalah ke depannya," tutur Muamar di Koordinasi bersama Panwaslu Kalurahan/Desa sek-Kecataman Depok di Sekretariat Panwaslu Depok, Selasa (4/10/2023).
Muamar kemudian meminta kepada Panwaslu Desa untuk menyerukan partai peserta pemilu ataupun tim suksesnya, dapat menahan diri melakukan tindakan yang mencederai demokrasi atau mengajak publik dalam memilih dengan cara tidak etis.
Alumnus Universitas AMIKOM Yogyakarta itu juga meminta di dalam tahapan sosialisasi ini, peserta pemilu dapat memberikan pencerdasan kepada rakyat tentang konsep, ide, dan gagasan melalui visi, misi, program yang akan diusungnya.
"Kepada peserta pemilu yang bertanding nantinya, tolong disampaikan, untuk memberikan edukasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan memajukan warga tercinta,” ujarnya.
Kemudian melanjutkan, bahkan kita semua berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada publik terkait dengan politik etis yang bisa dilakukan dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.
Muamar menyampaikan Bawaslu dalam proses pencegahan pelanggaran akan terus berkoordinasi dengan jajaran pengawas tingkat Desa, bahkan tingkat TPS nantinya untuk memastikan pengawasan melekat.
Forum warga pengawasan partisipatif, ungkap Muamar, akan dimaksimalkan untuk sosialisasi terkait tolak politik uang sehingga diharapkan Pemilu 2024 bebas dari politik transaksional yang menciderai demorasi.
"Kasus ini harus kita berantas bersama, kita harus selalu melakukan langkah pencegahan. Biarkan pemilih dapat memilih sesuai dengan nurani, rakyat diberi hak kebebasan atas pilihannya masing-masing," papar Muamar.
Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Panwaslu Depok untuk mengantisipasi terjadinya politik uang di wilayahnya. Salah satunya dengan merilis film pendek berjudul: AMPLOP.
“Banyak pemilih pemula pada 2024 nanti, pengguna sosial media juga tinggi, kita membuat film pendek bertemakan tolak politik uang berjudul: AMPLOP, bisa kita share lagi setiap saat,” pungkas Sarjana Teknik Informatika ini. (Athiful/KIM Depok/toeb)
