Raja Ampat Susun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Raja Ampat, InfoPublik-Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar Fokus Group Diskusi terkait Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlangsung di Aula Bappeda, Raja Ampat, Senin, (7/8/2023).
FGD yang melibat sejumlah stake holder terkait seperti Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Mitra Pembangunan, Unsur Akademisi dan Tim Ahli tersebut dibuka Sekretaris Daerah Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim, M.Si.
Yusuf Salim yang mewakili Bupati Raja Ampat mengaku FGD RPPLH tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi Raja Ampat, apa lagi Raja Ampat merupakan daerah tujuan wisata dunia, yang memiliki potensi unggulan pariwisata dan perikanan.
Diakuinya, peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting untuk pembangunan daerah karena mengontrol semua pembangunan baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Baginya menjaga lingkungan hidup itu sangat urgent dan harus dilaksanakan semua pihak, untuk kepentingan saat ini maupun yang akan datang.
Dirinya meminta agar FGD tersebut jangan sekedar seremoni semata tetapi harus melahirkan dokumen yang menjadi acuan dalam pembangunan di Raja Ampat.
“FGD ini tidak sekedar seremoni. Tidak Sekedar memenuhi standart bahwa harus dilakukan untuk mendapatkan dokumen perencanaan penyusunan perlindungan hidup,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Yusuf sapaan Yusuf Salim meminta semua pihak di Raja Ampat khususnya OPD terkait untuk terus membangun koordinasi yang baik agar semua ijin yang keluar baik yang dilakukan pemerintah daerah maupunyang dilakukan sektor swasta harus berdasarkan ijin lingkungan seperti Analisa Dampak Lingkungan dan semua regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Saya berharap terkait ijin yang dikeluarkan harus ada koordinasi terus menerus antara OPD terkait, sehingga ijin yang kita keluarkan benar-benar berdasarkan prinsip lingkungan seperti Andal dan turunannya,” ujar Yusuf Salim.
Dirinya menambahkan Pemda Raja Ampat akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk membantu Raja Ampat dengan sejumlah fasilitas pendukung pembangunan Lingkungan dan pelestarian sumber bawah laut Raja Ampat.
Atas nama pemerintah Yusuf Salim menyampaikan apreasiasi kepada tim ahli yang hadir pada kegiatan tersebut dan meminta membantu Raja Ampat guna melahir Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbobot.
“Terima kasih kapada tim ahli, Prof. Dr. Ikhwanudin Mawardi dan teman-teman yang selalu damping kami untuk penyusunan dokumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Raja Ampat. Diharapkan dokumen yang dihasilkan ini benar-benar berbobot,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat, Marten Luther Bartolomeus, ST, M.Si melaporkan FGD tersebut menjadi salah satu tugas dan fungsi pokok Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang diamanatkan undang-undang guna terwujudnya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Raja Ampat.
Dokumen ini bertujuan melindungi Raja Ampat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menjamin kesehatan dan kelayakan hidup masyarakat, menjaga dan melestarikan ekosistem lingkungan hidup di Raja Ampat.
Karena itu dirinya berharap para peserta dan OPD terkait untuk memberikan masukan demi penyempurnaan Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Raja Ampat.
“Saya berharap peserta dan OPD terkait untuk memberikan masukan untuk dokumen ini untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat dimana pariwisata dan perikanan sebagai leading sektor pembangunan daerah,” ujar Marthen L.R Bartholomeus.
FGD tersebut mendapat dukungan dan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, ST, M.Si melalu media daring mengakui dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Kompas atau road map bagi rencana pembangunan Raja Ampat. Apalagi kata Julian Kelly Kambu, Raja Ampat sudah ditetap sebagai geopark atau taman bumi.
Oleh karena itu Jullian Kelly Kambu berharap pembangun Raja Ampat harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan dengan leading sektor lingkungan hidup. (Petrus Rabu/MC.Kab.Raja Ampat)
