Palu, Sulawesi Tengah - Gubernur diwakili Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Setdaprov Sulteng, Syarief mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara virtual di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Senin, (17/7/2023).
Dalam kesempatan itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada seluruh Tim Pengendalian Inflasi, baik pusat maupun daerah, atas terkendalinya inflasi di Indonesia. Karena dengan pengendalian inflasi yang baik, situasi politik dan stabilitas keamanan dapat terjaga dengan baik.
“Tidak seperti negara-negara lain yang inflasinya tidak terkendali, mengalami gejolak politik, gangguan ekonomi dan gangguan stabilitas keamanan”, ujar Tito.
Selanjutnya, Tito mengatakan, pengendalian inflasi harus dilakukan secara detail. Setiap kepala daerah, harus betul-betul memantau terkait dengan komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga dilapangan.
“Lakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk melihat komponen apa yang membuat angka inflasi naik dan cari solusinya, apakah masalahnya suplai yang kurang atau distribusinya yang macet”, ucap Tito.
Lebih lanjut, Tito menginstruksikan kepada semua daerah agar mengaktifkan Satgas Pangan untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap semua komoditas yang berpotensi menjadi penyumbang inflasi.
Terakhir, Tito menyampaikan bahwa, Menteri Keuangan Republik Indonesia akan memberikan dana insentif daerah, sebagai reward kepada daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasi.
“Menteri Keuangan akan memberikan reward kepada derah yang mampu mengendalikan inflasi, sekarang sedang dalam masa penilaian, nanti akan diumumkan dan akan diundang ke Jakarta untuk dibuat acara khusus”, jelas Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Statistik Harga BPS RI, Windhiarso Putranto menjelaskan bahwa BPS telah merilis angka inflasi bulan juni tahun 2023 dengan inflasi bulan ke bulan sebesar 0,14 persen, inflasi tahun kalender sebesar 1,24 persen, dan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,52 persen.
“Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,44 persen pada juni 2023, dengan andil sebesar 0,07 persen terhadap inflasi umum dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi diantaranya adalah daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang putih”, jelas Windhiarso.
Perkembangan inflasi komponen harga bergejolak, sepanjang periode 2020 sampai dengan 2023, secara bulanan relative lebih sering mengalami inflasi dibandingkan deflasi. Komponen harga bergejolak pada 7 bulan terakhir mengalami inflasi secara terus menerus yang berawal sejak desember 2022.
Selanjutnya, berdasarkan inflasi komponen harga bergejolak smester I tahun 2023, dari 90 kota indeks harga konsumen (IHK) sampai dengan bulan juni 2023, untuk komoditas beras terjadi inflasi di 85 kota, daging ayam ras terjadi inflasi di 73 kota, bawang putih terjadi inflasi di 90 kota, begitu juga untuk bawang merah, ikan segar, telur ayam ras, dan jeruk. Komoditas-komoditas tersebut secara dominan terus menyumbang inflasi disemester I tahun 2023.
Lebih lanjut, Windhiarso menyampaikan, bahwa 4 komoditas yang selalu mengalami inflasi tertinggi, diantaranya adalah daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah dan cabai rawit. Secara konsisten selama 5 minggu terakhir, 4 komoditas tersebut terus mengalami kenaikan harga, sehingga berpotensi menjadi penyumbang inflasi pada bulan juli tahun 2023.
Secara spasial, perkembangan harga dari minggu ke-III juni sampai dengan minggu ke-II juli, perkembangan harga 20 komoditas pangan terpilih menunjukan perubahan di pulau Kalimantan, sebagian di pulau Sumatera yang sedikit membaik, pulau Sulawesi yang relative berfluktuatif, serta Pulau Jawa yang relative turun dalam seminggu terakhir.
Lebih detail, indeks perkembangan harga (IPH) di Minggu ke-II Juli, 10 Kabupaten/ Kota dengan kenaikan IPH tertinggi yaitu; Pulau Morotai (5,27 persen), Halmahera Utara (4,81 persen), Minahasa Utara (4,12 persen), Kepulauan Sangihe (3,95 persen), Rokan Hulu (3,42 persen), Buru (3,37 persen), Tapanuli Selatan (3,32 persen), Padang Lawas utara (3,25 persen), Kepulauan Talaud (3,14 persen), dan Halmahera Barat (3,12 persen).
Kemudian, 10 kabupaten/Kota dengan penurunan IPH tertinggi yaitu; Bengkalis (-3,62 persen), Banjar Baru (2,50 persen), Sumba Tengah (-2,46 persen), Sukamara (-2,26 persen), Belitung Timur (-2,24 persen), Seruyan (-2,20 persen), Pesawaran (-1,88 persen), Soppeng (-1,78 persen), Kutai timur (-1,57 persen), dan Bekasi (-1,54 persen).
Secara nasional, jumlah Kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH, turun sekitar 8 persen dari minggu sebelumnya. Sebagaian besar penurunannya terjadi di Pulau Jawa.
Pada minggu ke- II bulan juli 2023, untuk pulau Sumatera, 87 persen Kabupaten Kota mengalami kenaikan IPH, dengan komoditas penyumbang inflasi terbesar yaitu berasal dari komoditas beras, daging ayam ras, dan cabai merah.
Sementara itu, untuk pulau Jawa, 54 persen Kabupaten Kota mengalami kenaikan IPH, dengan komoditas penyumbang inflasi terbesar yaitu berasal dari komoditas beras, daging ayam ras, dan udang basah.
Kemudian, untuk pulau di luar Jawa dan Sumatera, 54 persen Kabupaten Kota mengalami kenaikan IPH, dengan komoditas penyumbang inflasi terbesar yaitu berasal dari komoditas daging sapi, cabai rawit, dan cabai merah.
Turut hadir Badan Pusat Statistik Prov Sulteng, Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Sulteng, Dinas Pangan Prov Sulteng, Perum Bulog Prov Sulteng, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Sulteng, Biro Ekonomi Setdaprov Sulteng beserta jajarannya.
(Kominfo Santik)
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
.jpeg)
