:
Oleh MC KAB PROBOLINGGO, Minggu, 16 Juli 2023 | 00:34 WIB - Redaktur: Fajar Wahyu Hermawan - 56
ProbolinggoKab, InfoPublik – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo melakukan pertemuan koordinasi penanganan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Probolinggo, Jum’at (14/7/2023).
Kegiatan ini melibatkan Dinkes Provinsi Jawa Timur (Wasor TBC Provinsi Jawa Timur), Dinkes Kabupaten Probolinggo (Bidang P2P dan Bidang Yankes) serta Klinik/DPM di wilayah Kabupaten Probolinggo dan puskesmas di Kabupaten Probolinggo.
Selama kegiatan mereka mendapatkan materi tentang analisis situasi dan capaian program TBC di Kabupaten Probolinggo, Konsep PPM, peran fasyankes swasta dalam pengendalian TBC serta kewajiban klinik dalam pencatatan dan pelaporan TBC.
Sekretaris Dinkes Kabupaten Probolinggo Mujoko mengatakan koordinasi penanganan TBC ini dimaksudkan untuk membahas pengembangan jaringan layanan TBC dan penanggulangan TBC di tingkat Kabupaten Probolinggo.
“Tujuannya, mengidentifikasi permasalahan, perkembangan, tantangan dan solusi dalam penanggulangan TBC khususnya pelibatan fasyankes, membangun jejaring layanan TBC yang terstruktur, mengembangkan dan menguatkan jejaring layanan TBC di wilayah setempat secara sistematis dan terukur serta menguatkan keterlibatan/kontribusi/peran dari masing-masing unsur dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam jejaring layanan TBC,” katanya.
Mujoko menerangkan Indonesia merupakan negara yang mempunyai beban Tuberkulosis (TBC) yang tinggi dan menempati posisi ke-2 di dunia saat ini. Selain itu, kasus TBC-MDR, TBC-HIV, TBC-DM, TBC pada anak dan masyarakat rentan lainnya juga semakin bertambah dan menjadi tantangan.
“Di Kabupaten Probolinggo jumlah kasus TBC yang ditemukan dan diobati pada tahun 2022 sebanyak 1.747 kasus dari total target sebanyak 2.501 (69,85%) dengan angka keberhasilan pengobatan sebesar 91%. Laporan ini masih jauh dari target capaian yang diharapkan untuk bisa menuju eliminasi TBC 2030 mendatang,” jelasnya.
Menurut Mujoko, terdapat lebih dari 5000 fasyankes yang terdiri atas rumah sakit (RS) pemerintah dan swasta, Balai Besar/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (B/BKPM), puskesmas , Dokter Praktik Mandiri (DPM), klinik dan lain-lain di Jawa Timur. Sebanyak 87,24% dari total RS pemerintah dan semua puskesmas sisanya 12,76 dari total RS Swasta, Klinik dan Dokter Praktik mandiri (DPM) sudah terlibat dalam Penemuan Kasus TBC.
“Data Kabupaten Probolinggo masih pada RS pemerintah, RS Swasta dan puskesmas berkontribusi dalam tata laksana dan pencatatan/pelaporan kasus TB. Sedang kontribusi klinik dan DPM masih sangat minim. Dari kondisi tersebut diperlukan adanya pelibatan fasyankes klinik dan DPM yang lebih luas dan bermutu yang dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk jejaring pelibatan layanan pemerintah-swasta yang kemudian disebut sebagai Public-Private Mix (PPM),” terangnya.
Mujoko mengharapkan penerapan DPPM (District-based Public-Private Mix) ini bisa mendorong semua fasyankes yang menangani TBC berpartisipasi dalam jejaring sehingga semua pasien TBC dapat ditemukan dan diobati sesuai standar dan tercatat dalam Sistem Informasi Program Tuberkulosis Nasional.
“Untuk dapat menerapkan jejaring layanan ini, diperlukan sebuah Tim DPPM di Kabupaten Probolinggo untuk memastikan berjalannya jejaring ini,” pungkasnya.(MC Kab Probolinggo/wan/son)
