LKMS Mahirah Muamalah Problem Solver Krisis Ekonomi Masyarakat

:


Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Sabtu, 15 Oktober 2022 | 14:03 WIB - Redaktur: Kusnadi - 201


Banda Aceh, InfoPublik – Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Iskandar membuka Rapat Rencana Kerja PT. LKMS Mahirah Muamalah Syariah Tahun 2023, di Aceh Seafood Resto dan Meeting Uleelheu, Sabtu (15/10/22).

Turut hadir seluruh jajaran pemerintah Kota Banda Aceh, serta Direktur PT LKMS Mahirah Muamalah.

Dalam Laporannya Direktur PT LKMS Mahirah Muamalah T. Hanansyah bahwa sejak LKMS ini dibentuk pada tahun 2017 dan mulai beroperasi pada tanggal 27 April 2018 hingga sekarang terus tumbuh di luar perkiraan. Peningkatan Asset pada pertengahan tahun 2020 meningkat drastis sekitar 22,4 miliar dari 7.9 miliar pada tahun 2019. Laporan akhir tahun 2021 angka ini terus meningkat tajam pada angka 38.518 miliar.

“Pencapaian yang luarbiasa ini menandakan kehadiran LKMS Mahirah Muamalah Syari’ah menjadi problem solver jitu di tengah-tengah krisis ekonomi masyarakat juga dampak dari musibah pandemi covid19,” katanya.

“LKMS sebagai pembiayaan Mikro, kecil dan menengah ini dibentuk agar dapat menuntaskan permasalahan yang selama ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat khususnya rakyat Kota Banda Aceh terhadap maraknya praktik-praktik ekonomi liberal melalui rente-rentenya yang selama ini telah menghisap darah rakyat Kota Banda Aceh,” jelasnya lagi.

Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Iskandar mengatakan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh mendukung penuh pada setiap kegiatan dan program LMKS Mahirah Muamalah.

“Saya mendukung penuh dan berada di garda terdepan pada setiap kegiatan dan program LKMS yang berpihak kepada rakyat kecil dan miskin kota Banda Aceh. Serta mendukung setiap agenda dan program-program terbaik LKMS yang pro rakyat kecil dalam mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah kota Banda Aceh,” jelas Iskandar.

“Sudah sewajarnya Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi menjadi pelopor dalam menyelesaikan persoalan perekonomian rakyat miskin kota. Sehingga menjadi contoh bagi saudara-saudara kita di seluruh kabupaten/kota di Aceh,” harapnya lagi.(Hz)