Hemat Anggaran Pemko Subulussalam Aceh karena Covid-19

Subulussalam, Info Publik - "Alhamdulillah masih zona hijau, berharap tetap dalam kondisi ini." Demikian disampaikan Walikota Subulussalam H. Affan Alfian, saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi I DPR Aceh, Senin (18/5/2020).

Walikota menambahkan; "Kota Subulussalam yang berbatas langsung dengan Provinsi Sumut perlu perhatian serius oleh Pemerintah Aceh sesuai letaknya, maka perlu ada keselarasan dan sejalan dalam penanganan Covid-19 di daerah perbatasan. Malah sebaiknya pos pemeriksaan dilakukan oleh pemerintah provinsi, karena keterbatasan anggaran daerah."

Disampaikan pula bahwa dalam penanganan Covid-19 Pemerintah Kota pun telah memberikan bantuan sembako yang bersumber dari APBK, juga bantuan BLT dari dana desa beberapa desa sudah diserahkan ke warganya dan bantuan yang bersumber dari pusat seperti BSTpun telah dilaksanakan.

Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kota Subulussalam,  "Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Subulussalam solid dalam penanganan Covid,“  jelas Walikota Affan yang didampingi Wakil Walikota Drs. Salmaza, MAP, Dandim 0118/Subulussalam Letkol Inf. Winarko, Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono, Kajari Subulussalam Mhd Alinafiah Saragih, SH. MH, dan Sekda Ir. Taufit Hidayat.

Walikota berharap adanya bantuan dari Provinsi sebagaimana surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh yang tembusannya ditujukan ke Ketua DPR Aceh.

Permohonan bantuan itu berupa dokter spesialis paru-paru, perangkat pendukung penanganan Covid-19, rapid tes dan ketersedian APD dan lainnya. Surat tembusan itupun diserahkan Walikota kepada perwakilan Komisi I DPRA.

Ketua Harian I Khainuddin, SKM mewakili Gugus Tugas memaparkan protokol pemeriksaan perbatasan dilanjutkan dengan penyampaian Ketua DPRK Ade Fadly Pranata, S. Ked.

Banyak hal disampaikan Ketua DPRK, iapun memohon dalam penanganan pos perbatasan perlu keselarasaan dan sejalan dalam penanganan Covid-19 antara tingkat pusat dan daerah. "Semua daerah yang ada memanfaatkan jalan negara wilayah barat selatan  sebaiknya berkontribusi di perbatasan malah provinsipun harus tangani langsung karena kalau Kota Subulussalam sendiri yang tangani perbatasan maka anggaran daerah sangat minim  maka perlu kebersamaan," pintanya.

Anggota Komisi I DPR Aceh yang mengunjungi dan memantau Kota Subulussalam, antara lain   Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh Drs H.Taufik MM,  Ir. H Azhar Abdurrahman,  Faudri S. Si M. Si, Tgk Atarmizi Hamid, Edi Kamal Amd.Kep, Tgk.H.Sarifuddin MA serta anggota DPRA Komisi VI yang berasal dari Dapil IX yakni Hj. Asmidar, S. Pd yang merupakan anggota DPRA dari Fraksi PA asal Kota Subulussalam.

Kunjungan kerja tersebut diawali dengan sholat Ashar bersama jajaran Pemerintah Kota Subulussalam di Masjid Agung. Selanjutnya rombongan meninjau pos pemeriksaan di pos perbatasan yang dipusatkan di timbangan perhubungan Kementerian Perhubungan Jontor.

Tampak pula hadir, Kepala SKPK terkait seperti Kadishub Sahidin, SH, Kadinskes Munawarah, Kepala Diskominfo Baginda, SH. MM, Kepala BPBD Adita Karya, Kepala Disdukcapil Ruslan, SHI. MM, Kasatpol PP dan WH Aspin Silviansyah, SH, Direktur RSUD dr. Dewi Sartika

Sementara DPRK Subulussalam  diwakili oleh Wakil Ketua DPRK Dewita Karya,  Bahagia Maha keduanya dari PAN,  M. Ridho Bancin dari Hanura, dan Dolly Cibro dari Partai Demokrat.

Di pos pemeriksaan Jontor, anggota dewan mendapat penjelasan dari Kepala Disdukcapil Ruslan, bahwa fungsi pos Disdukcapil adalah mencatat warga Kota Subulussalam yang keluar daerah. Warga yang keluar daerah mengisi identitas dan tujuan keluar daerah, serta lama perjalanan.

Selanjutnya rombongan mengunjungi pos Dinas Perhubungan Aceh yang telah bergabung dengan pos  pemeriksaan Jontor, fungsinya adalah mencatat warga Aceh yang mudik.

Salah seorang petugas Mahmudin menjelaskan tugasnya dalam mencatat warga mudik, sejauh mana  perkembangan mudik yang didata dalam aplikasi mudik. Selanjutnya rombongan memantau petugas di pemeriksaan warga yang masuk ke Subulussalam.

Pos Disdukcapil mencatat warga Kota Subulussalam yang masuk disesuaikan juga dengan data warga yang keluar daerah untuk melakukan tahapan apakah dilakukan karantina diri atau karantina di Hotel Hermes One disesuaikan hasil pemeriksaan oleh Pos Kesehatan.

Apabila warga  berasal dari zona merah atau pandemi seperti dari jawa, Medan apalagi luar negeri maka akan dibawa petugas PSC 119 ke Karantina Pemko yakni Hotel Hermes One dan apabila ada gejala Corona berasal dari daerah pandemi dan hasilnya menurut Tim Kesehatan ada gejala Corona maka dibawa ke RSUD Kota Subbulussalam.

Untuk warga daerah lain yang masuk melalui pos pemeriksaan Jontor akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Melihat hasil pemeriksaan dan riwayat perjalanannya, apabila dari daerah pandemi akan diantar ke daerah perbatasan untuk memastikan tidak singgah di jalan yang masih dalam wilayah Kota Subuussalam, dan diserahkan kepada petugas pemeriksaan perbatasan seperti Aceh Singkil dan Aceh Selatan.

Setelah melakukan tinjauan di pos pemeriksaan Jontor, rombongan mengunjungi karantina Pemko di Hotel Hermes One. Semua rombongan satu persatu diperiksa petugas sebelum masuk ke posko karantina. Rombongan melihat secara langsung kinerja yang dilakukan petugas pos karantina.

Terakhir rombongan melihat kesiapan sarana prasarana Rumah Sakit Kota Subulussalam dalam penanganan Covid-19, rombonganpun disambut tim medis dan melakukan tinjauan lokasi sarana penanganan Covid serta bangunan gedung yang akan digunakan untuk pasien Covid-19.

Walikota beserta rombongan pun melakukan foto bersama dengan pejabat struktur RSUD dan tim medis yang saat itu piket.  Waktu maghrib tiba, Komisi I DPRA bersama Forkopimda akhirnya berbuka puasa di pendopo  yang telah disiapkan Istri Walikota Hj. Mariani Harahap.

Malam, seusai pelaksanaan sholat tarawih, digelar kegiatan Ekspose Penanganan Covid-19 yang dipandu oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Baginda, SH. MM.

Wakil Ketua Komisi I DPRA H. Taufik, mengapresiasi penanganan Covid-19 di Kota Subulussalam. "Semua hal harapan Pemko Subulussalam akan ditindaklanjuti setelah melaporkan hasil kunjungan kepada Ketua DPRA," ucapnya.

Legislatif akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif sebagaimana harapan Kota Subulussalam. Persoalan anggaran saat ini pun dirasakan Pemerintah Aceh sebagaimana daerah lainnya adanya pengurangan.

“Kalau mau jujur ancaman yang paling besar covid adalah keuangan negara sedikit goyang. Sangat besar pengaruh dampak covid-19 ini, “ pungkasnya.

Taufik minta kepada Pemko Subulussalam untuk melakukan penghematan anggaran dan berhati-hati penggunaannya. (MC Kota Subulussalam)