:
Oleh MC KOTA SUBULUSSALAM, Rabu, 15 April 2020 | 18:02 WIB - Redaktur: Tobari - 320
Subulussalam, infoPublik – Bertempat di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Subulussalam Pendopo Wali kota Subulussalam jajaran Forkopimda Kota Subulussalam mengikuti teleconference yang digelar Forkopimda Aceh, Rabu (15/4/2020).
Semua Forkopimda hadir antara lain Wali kota Subulussalam H. Affan Alfian, Wakil Wali kota Subulussalam Drs. Salmaza, MAP, Ketua DPRK Ade Fadly Pranata, S. Ked, Dandim 0118/Subulussalam Letkol Inf. Winarko, S. Ag. M(tr)han, Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono, SIK.
Kajari Subulussalam MHd Alinafiyah Saragih, SH. MH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil H. Hamzah Sulaiman, SH. Hadir juga Ketua MPU Kota Subulussalam Drs. Azharudin, Sekda Kota Subulussalam Ir. Taufit Hidayat, MM, Asisten Pemerintahan Drs. M. Yakub, MM.
Mengawali teleconference Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang PP Nomor 33 Tahun 2018.
Dikatakannya dampak Covid-19 tentu Pemerintah Aceh akan, sedang dan telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19. Gugus Tugas dari tingkat provinsi, kabupaten/kota,kecamatan dan desa tentu telah berbuat maksimal dalam rangka penanganan Covid-19.
Gugus Tugas Aceh melakukan kegiatan substantif dalam rangka penanganan dan pemulihan, mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke tingkat kampong terkait protokol-protokol penanganan Covid-19 dan aturan lainnya.
Sosialisasi himbauan mengarah ke tindakan hukum kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar, berita aneh atau bad news.
Melakukan pemantauan di tempat-tempat keramaian yang memungkinkan penumpukan masyarakat melalui physical distancing dan sosial distancing.
Optimalisasi posko perbatasan di kabupaten/kota juga dilakukan dalam rangka pengawasan antisipasi penyebaran keluar masuknya orang dari ke Aceh dengan screening yang memastikan bersangkutan tidak membawa virus.
Termasuk juga kita mengantispasi kerawanan pangan atau kebutuhan pokok termasuk antisipasi penimbunan barang oleh spekulan, sebutnya.
Kampong siaga yang ada di Acehpun sudah melakukan optimalisasi kesiapsiagaan dalam penanganan Covid-19, laporan down to up atau up to down dilakukan untuk melihat kondisi demografi kampong.
Hal penting adalah menyiapkan rumah sakit umum, SDM Kesehatan dan pendukung lainnya, secara bertahap dilakukan penyempurnaan dan melengkapinya untuk penanganan Covid-19.
Kegiatan lainnyapun seperti penyemprotan disinfektan secara masif dilakukan oleh komponen masyarakat, bantuan sembako pun sudah kita gelar untuk meringankan beban akibat Covid-19.
Untuk penanganan Covid-19 perlu dukungan Forkopimda Aceh dan Forkopimda Kab/Kota se-Aceh. Kedepan kita akan bekerjasama dengan laboratorium yang dimiliki Unsyiah begitu juga Balitbang Kemenkes yang ada di Aceh Besar.
Demikian juga akan kita lakukan rapid tes ke penduduk Aceh minimal 5% atau sekitar 25 atau 30 juta warga untuk dilakukan rapid tes untuk mengetahui penyebaran Covid-19.
Disebutkannya juga kendala dalam penanganan Covid-19 adalah minimnya kesadaran masyarakat dalam physical distancing atau social distancing, masih adanya pshychologi masyarakat atau ketakutan berlebihan, dan lambatnya komponen pendukung untuk lakukan rapid tes atau sweb dari Jerman ke Aceh.
Selanjutnya Plt. Gubernur Aceh mempersilahkan ke Forkopimda lainnya menyampaikan pandangannya terkait penanganan Covid-19 secara bergiliran dari Pangdam IM, Kapolda Aceh, Ketua DPRA, Kajati Aceh, Ketua MPU.
Dan dilanjutkan dengan 11 kabupaten/kota menyampaikan paparannya kepada Plt. Gubernur Aceh. Diakhir teleconference Plt. Gubernur menyebutkan semua penyampaian akan dicatat dan akan merespon semuanya dalam bentuk tulisan, berharap penyampaian semua daerah dikirim ke pihak provinsi.
Sementara Wali kota Subulussalam H. Affan Alfian dalam laporannya menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Subulussalam, dengan melibatkan Forkopimda Kota Subulussalam dan komponen lainnya dan mengeluarkan status tanggap darurat bencana non alam Kota Subulussalam.
Terkait data penanganan Covid-19 Kota Subulussalam adalah orang dengan status ODP 3 diantaranya masih dipantau dan 12 sudah kondisi sehat, 6 pasien dengan status PDP 2 sudah sehat dan 4 orang masih dalam pengawasan.
6 orang telah dilakukan rapid tes hasilnya negatif dan 1 positif kemudian pasien PDP rapid tes yang positif telah dirujuk ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh dan setelah dilakukan tes sweb dinyatakan negatif.
Untuk mendukung penanganan Covid-19 di Kota Subulussalam telah mengalokasikan anggaran dari sumber relokasi atau refocusing dan penambahan anggaran sebesar Rp28,3 miliar atau sebesar 3,7% dari APBK tahun anggaran 2020.
Dalam angka memutus mata rantai penyebaran telah menetapan beberapa kebijakan; pertama, penanganan kesehatan masyarakat untuk Covid-19 dilakukan beberapa langkah yakni menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan, APD, masker dan lainnya dialokasikan anggaran Rp10 miliar.
Menyediakan fasilitas karantina kesehatan bertempat di hotel hermes one sebanyak 75 kamar, pembentukan Posko Induk Covid-19, posko perbatasan, posko kecamatan dan posko 82 desa.
Sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai sarana, melakukan patroli sosial distancing, pembagian masker gratis, penyediaan sarana cuci tangan (westafel) dan penyemprotan disinfektan di ruang publik.
Meniadakan pasar mingguan menjadi pasar harian, kedepan akan mempersiapkan ruangan isolasi standar covid-19 di puskesmas rawat inap dan melakukan sosialisasi secara door to door ke masyarakat sekaligus melakukan pemantauan kesehatan masyarakat.
Kedua untuk penanganan dampak ekonomi telah melakukan kebijakan antara lain kebijakan Pemko memberikan bantuan paket sembako bagi masyarakat yang terdampak senilai Rp 200.000 sebanyak 14.583 KK
Namun sejauh ini baru disalurkan sebayak 10.00 KK masih kekurangan 4.583 KK dalam waktu dekat akan disalurkan. Bantuan sembako ini akan diberikan kepada masyarakat selama 3 bulan dari bulan April sd Juni 2020.
Ketiga, untuk penyediaan jaring pengaman sosial, disediakan anggaran Rp2,2 miliar diberikan bantuan modal usaha pedagang kali lima, pedagang asongan dan pedagang keliling yang terdampak Covid-19.
Keempat, untuk menjaga iklim dunia usaha tetap berjalan sebagai upaya menjaga perekonomian Kota Subulussalam tetap berjalan mengizinkan pabrik-pabrik kelapa sawit dan usaha mikro lainnya seperti warung kopi dan rumah makan tetap berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan.
Kelima, pemantuaan pergerakan dan penjagaan orang masuk di perbatasan. Beberapa hal yang telah diupayakan; membentuk 4 posko penjagaan perbatasan yakni pos timbangan jontor dari Sumut, Pos Lae Langge berbatasan dengan Aceh Selatan, Pos Sikerabang dan Pos Penanggalan berbatasan dengan Aceh Singkil.
Transportasi darat dilarang beroperasi kecuali membawa kebutuhan pokok dan barang-barang penting lainnya. Pemeriksaan suhu tubuh dan mendata para pendatang dari luar kota.
Besar harapan di pos perbatasan di timbangan Jontor dapat dijadikan pos bersama antara Pemko Subulussalam dengan Pemerintah Aceh guna meningkatkan penjagaan orang masuk dari Provinsi Sumut untuk kepentingan dan keselamatan bersama.
Keenam dalam Persiapan menyambut Bulan Suci Ramadhan Forkopimda Kota Subulussalam beserta tokoh agama akan meneruskan langkah-langkah yang telah diputuskan MPU Aceh tentang tata cara pelaksanaan ibadah dalam kondisi darurat. (MC Kota Subulussalam/toeb)
