:
Oleh MC Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu, 28 September 2016 | 10:32 WIB - Redaktur: Tobari - 564
Langgur, InfoPublik - Perjuangan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kei Besar terus diupayakan guna mengatasi berbagai permasalahan masyarakat, khususnya ketertinggalan pembangunan, konektifitas, dan pelayanan publik, dari rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan.
Sehubungan dengan perjuangan panjang ini, rombongan Komite I Dewan Perwakilan Daerah melakukan peninjauan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kei Besar di Maluku Tenggara selama sehari, bersama Pimpinan Komisi A DPRD Maluku, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Maluku di Elat Kecamatan Kei Besar, Selasa (27/9).
Tim DPD RI ini setelah tiba di Bandara Karel Satsuitubun dengan menggunakan pesawat khusus milik TNI AL, diterima Bupati Maluku Tenggara dan unsur Pemkab Maluku Tenggara yang dipimpin oleh Bupati Malra Anderias Rentanubun didampingi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Malra, Sekda Malra, Komandan Kesatuan TNI, Polri.
Selanjutnya TIM DPD tersebut langsung menuju Pulau Kei Besar dan disambut secara adat oleh para tua adat, serta masyarakat Nuhu Yut tersebut, dengan ritual khusus dan tarian adat sosoi serta tarian panah Me Um Fit.
Adapun rombongan Tim DPD RI terdiri dari Beny Rhamdani (Ketua Komite I DPD RI), Letjen TNI (Mar) Purn. Nono Sampono, Antung Fatmawati, Abdul Aziz Khafia, Mohamad Nabil, Melky Frans (Ketua Komisi A DPRD Maluku), serta Frona Koedoeboen (Staf Ahli Gubernur Maluku Bid. Pemerintahan).
Dalam pertemuan tersebut Pemerintah Daerah melalui Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun mengharapkan agar perjuangan dapat terwujud dengan adanya kehadiran Komite I DPD-RI bersama DPR Provinsi. Karena Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat Kei Besar bersama mendukung pemekaran Kabupaten Kepulauan Kei Besar.
Selain Tim DPD RI akan bersama berbagai pihak terkait akan berusaha sehingga Kei Besar dapat dijadikan Daerah Otonom Baru dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan pelayanan di Kepulauan Kei Besar.
Setelah bertatap muka dengan warga masyarakat Kei Besar terkait pemekaran Kei Besar menjadi Kabupaten Kepulauan Kei Besar, Selanjutnya Komite I DPD-RI langsung melihat lokasi-lokasi yang akan dibangun gedung perkantoran. (MC Malra/semuel/toeb)