:
Oleh Prov. Riau, Sabtu, 23 April 2016 | 15:40 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 442
Bengkalis, InfoPublik - Dalam rangka tingkatkan peran strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan Nawacita, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan pembekalan kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Angakatan I Tahun 2016.
Bupati Bengkalis, Amril Mukminin merupakan salah sati Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 9 Desember 2015 lalu yang ikut kegiatan yang dipusatkan di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Badan Diklat) Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan itu.
Pembukaan kegiatan yang akan belangsung hingga Minggu, (25/4) dan diikuti 92 Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH dari seluruh Indonesia itu, dibuka secara resmi Mendagri, Tjahjo Kumolo, Jumat, (22/4.
Dalam arahannya, Mendagri yang hadir mengenakan kemeja batik coklat ini menekan beberapa hal. Utamanya mengenai sinergisasi tata kelola pemerintah pusat dan daerah serta efektivitas dalam perencanaan anggaran daerah.
"Sinergisasi tata kelola pemerintah, baik antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat yang harus senantiasa dibangun," pesan Tjahjo seraya meminta KDH atau siapapun tidak menggunakan calo atau makelar jika ingin bertemu dengannya.
Termasuk melalui keluarga. Tetapi langsung melalui staf resminya.Terkait dengan soal perangkat daerah yang akhir-akhir ini kerap terseret urusan hukum, Tjahjo berharap komunikasi antar KDH dengan aparat penegak hukum di daerah harus terjalin baik.
Dia berharap minimal Kepala Daerah harus diberitahu sebelumnya, jika akan ada pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Kami sudah berkoordinasi dan minta pada Kejaksaaan Agung dan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), kalau ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa atau apapun, minimal KDHnya dikasih tahu. Salahnya apa, cukup tidak alat bukti," ujarnya.
Dikatakan Tjahjo, ada beberapa pembangunan daerah yang terganggu karena Kepala ataupun staf Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kerap bolak-balik dipanggil baik itu oleh Kejaksaan maupun KPK tanpa ada komunikasi yang baik dengan KDH.
"Banyak pembangunan yang bermasalah, yang terhambat karena aparatur di SKPD, baik itu kepala maupun stafnya bolak balik dipanggil. Makanya kami sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaaan Agung dan dan KPK agar KDH diberi tahu terlebih dahulu sebelum kepala SKPD atau stafnya dipanggil," ungkap Tjahjo.(MC Riau/man/eyv)