:
Oleh Prov. Riau, Jumat, 22 Januari 2016 | 09:21 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 198
Rohil, InfoPublik - Anggaran rutin di satuan kerja perangkat daerah Setda Rohil terancam dipotong, seiringan adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Rp150 miliar oleh Pemerintah Pusat.
"Tahun 2015, kita pengurangan Rp 500 miliar lebih, kemudian tahun 2016 ini terjadi pengurangan lagi Rp150 miliar. Dana yang kita terima triwulan keempat tidak dibayarkan oleh pusat, ditunda bayar, sebesar Rp400 miliar lebih,” ungkap Plt Sekda Rohil, H Surya Arfan, Kamis , (21/1).
Adanya pengurangan itu, jelas sekda, struktur APBD Rohil yang sudah disepakati dengan legislatif akhir tahun lalu terjadi pergeseran-pergeseran sesuai dengan kemampuan dana yang ada. “Jika dana Rp 400 miliar itu tidak disalurkan pemerintah pusat nantinya pada akhir tahun 2016, maka ada sekitar Rp 1 triliun lebih, kita akan mengurangi semua kegiatan kita,” katanya.
Apabila terjadi pengurangan Rp1 triliun lebih, hampir semua kegiatan tidak ada, Pemkab Rohil hanya belanja tidak langsung saja, berupa belanja pegawai, belanja listrik serta sejenisnya, karena Rp1,02 triliun yang harus dibintang pada APBD itu.
“APBD tidak jadi dilaksanakan, itulah penyebabnya. Pak camat nanti tolong disosialisaskan kepada masyarakat, ini bukan kesengajaan kita, tapi kebijakan pusat,” ungkapnya.
Pemkab Rohil menurut Surya telah membicarakan dengan pihak DPRD dan berkomitmen tidak bisa membiarkan seperti ini dan mencoba mencari solusi berdasarkan pengalaman yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengutus kepala Bappeda, Dispenda, Sekda dan Komisi B DPRD berangkat ke Jakarta, dan akhirnya berhasil mendapatkan dana sekira Rp300 miliar.
“Tidak tertutup kemungkinan untuk Rokan Hilir kita rancang untuk berangkat kesana, mungkin dua rombongan Pak Ketua, saya sendiri, kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kita mempertanyakan dana yang harus kita terima tapi tidak mereka salurkan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Atas kondisi ini juga diharapakan ada solusi sehingga jangan sampai apbd yang sudah disahkan dan merupkan program untuk maayarakat banyak yang hilang.(MC Riau/way/Eyv)
