SKPD Gorontalo Diminta Realisasi Proyek Pembangunan Atasi Kemiskinan

Gorontalo, InfoPublik - Provinsi Gorontalo termasuk lima besar provinsi dengan proporsi kemiskinan tertinggi di Indonesia bersama Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Maluku.

Data ini dirilis oleh salah satu media nasional, yang diolah dari data BPS per triwulan 111 2015, Selasa, (5/1), dalam rilis tersebut diungkapkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi indikator tingginya proporsi kemiskinan, yakni angka kemiskinan dan pengangguran yang tidak mengalami penurunan pada tahun 2015, serta adanya ketimpangan pendapatan atau gini rasio.

Berdasarkan data yang disajikan angka kemiskinan provinsi Gorontalo mencapai 18,16 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5, 80 persen. Menanggapi hal itu, Wagub Idris Rahim mengatakan, pihaknya masih akan mempelajari lebih jauh data yang akan disajikan media tersebut dengan melakukan croos check  ke BPS Provinsi Gorontalo.

Kita masih akan mempelajari dan melakukan kroscek data tersebut ke BPS,” kata Wagub Idris Rahim saat diwawancarai sejumlah media pada peringatan HUT PWRI ke 52 yang digelar di Bandayo Lo Yiladia Kota Gorontalo, kamis (7/1).

Terlepas dari data tersebut, Idris mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Dijelaskannya, dari sisi pertumbuhan ekonomi, Provinsi Gorontalo sebenarnya mengalami peningkatan. Hanya saja peningkatan pertumbuhan ekonomi itu belum bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Menurut Wagub Idris Rahim, angka kemiskinan ditahun 2015  dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya gonjang – ganjing harga BBM yang berpengaruh terhadap naikmya harga barang, serta kemarau panjang yang melanda Provinsi Gorontalo beberapa waktu lalu yang berakibat menurunnya produksi dan produktivitas hasil pertanian.

“Pendapatan masyarakat kita sebenarmya mengalami peningkatan, tetapi harga barang – barang pun peningkatannya lebih besar. Demikian pula sektor pertanian kita sebagai penggerak utama perekonimian Provinsi Gorontalo mengalami tekanan karena kemarau panjang. Inilah yang menyebabkan angka kemiskinan kita tidak menurun,” jelasnya.

Oleh karena itu untuk menekankan kemiskinan, tingkat pengangguran, dan gini rasio, Idris telah menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera merealisasikan pekerjaan proyek – proyek pembangunan sejak awal tahun 2016 untuk menjaga pergerakan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Dikatakannya pula, Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki komitmen yang besar untuk menuntaskan berbagai permasalahan tersebut yang dibuktikan dengan total APBD Provinsi Gorontalo tahun anggran 2016 sebesa Rp 1,6 triliun, lebih dari 70 persen dialokasikan untuk belanja publik.

“Pemerintah tentunya tidak akan tinggal diam terhadap persoalan – persoalan itu, kami berkomitmen dan berupaya menyelesaikannya, tetapi tentunya peran serta seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan agar penurunan angka kemiskinan, pengangguran, gini rasio, dan persoalan – persoalan lainnya bisa segera dituntaskan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.(mc. prov gorontalo/eyv)