Jakarta, InfoPublik – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir menegaskan pemerintah tidak akan lagi mendorong pembangunan fasilitas olahraga baru yang tidak memiliki perencanaan dan peta jalan (roadmap) pemanfaatan yang jelas. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mencegah pemborosan anggaran negara sekaligus mengoptimalkan fasilitas olahraga yang telah tersedia.

Erick Thohir mengatakan banyak fasilitas olahraga yang dibangun menggunakan uang rakyat justru tidak terawat dan terbengkalai setelah selesai digunakan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam melakukan konsolidasi aset olahraga nasional.

“Bapak Presiden bilang tidak ada lagi pembangunan fasilitas olahraga yang tidak punya roadmap-nya. Hanya menghambur-hamburkan uang rakyat,” ujar Erick kepada awak media dalam penyelenggaraan Indonesia Sports Summit (ISS) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Menurut Erick, kebijakan tersebut juga telah diterapkan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON). Pemerintah mengarahkan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada dibandingkan membangun sarana baru yang berpotensi tidak berkelanjutan. “Di PON juga kita sudah tekankan, tidak ada pembangunan fasilitas baru. Yang ada memanfaatkan yang lama,” katanya.

Menpora Erick Thohir mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) saat ini melakukan pemetaan terhadap fasilitas olahraga yang tersebar di berbagai daerah. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui kondisi aset, tingkat kelayakan, pemanfaatan, serta potensi pengelolaan dan kerja sama dengan pihak lain.

Konsolidasi tersebut dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  “Kita mulai mapping fasilitas-fasilitas olahraga mana yang memang tadi terawat dan bisa dipakai,” ujarnya.

Ia mencontohkan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) sebagai salah satu fasilitas olahraga yang masih terawat dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Selain aset pemerintah, Kemenpora juga melihat potensi fasilitas olahraga yang dikelola sektor swasta, salah satunya Bali United Academy.

Menurut Erick Thohir, fasilitas yang dikelola dengan baik oleh pihak swasta dapat menjadi contoh bahwa aset olahraga memiliki nilai ekonomi apabila dirawat dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. “Nah, kita memacu kepada aset-aset yang lain yang terbengkalai ini harus benar-benar dikelola dengan baik,” katanya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi yang memungkinkan aset-aset olahraga milik negara maupun daerah yang terbengkalai dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Satu hal, Menteri Erick Thohir mengatakan proses tersebut membutuhkan dukungan regulasi dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Ia menegaskan pola kerja sama tersebut berbeda dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang lazim digunakan dalam pembangunan infrastruktur baru. “Ini bukan KPBU seperti bangun jalan tol. Ini asetnya sudah ada, mangkrak, yang setiap tahunnya turun kualitasnya. Nah, ini yang kita mau,” jelas Erick Thohir yang pernah menjadi Menteri BUMN tersebut.

Melalui pola tersebut, pemerintah ingin memastikan aset olahraga yang sudah dibangun dengan menggunakan anggaran negara tidak terus mengalami penurunan kualitas. Aset yang masih layak diharapkan dapat kembali digunakan masyarakat dan menghasilkan manfaat ekonomi.

Menteri Erick Thohir mengakui jumlah fasilitas olahraga yang membutuhkan penataan cukup banyak. Karena itu, proses pemetaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kelayakan dan potensi pemanfaatannya.

Portal Sport Indonesia

Selain penataan aset fisik, Kemenpora juga mendorong transformasi layanan dan informasi olahraga melalui Sport Indonesia, sebuah portal yang dikembangkan sebagai agregator informasi olahraga nasional.

Erick Thohir mengatakan portal tersebut menjadi salah satu lompatan pada penyelenggaraan Indonesia Sports Summit tahun kedua. “Di tahun kedua Indonesia Sports Summit sudah punya loncatan baru, yaitu menjadi agregator yang namanya Sport Indonesia. Di situ menjadi satu pintu portal yang semuanya bisa memberikan akses untuk sport industri, sport tourism,” ujarnya.

Portal tersebut tidak hanya memuat informasi mengenai event olahraga, tetapi juga diarahkan untuk memperkenalkan fasilitas olahraga yang tersedia di berbagai daerah.

Menurut Menpora Erick, pendekatan yang digunakan tidak lagi sekadar mempromosikan sebuah daerah secara umum. Informasi akan diarahkan lebih spesifik hingga pada fasilitas olahraga yang tersedia dan akses menuju lokasi tersebut. “Kalau dulu orang melihat hanya Bali, sekarang yang kita eksplor itu bukan Balinya. Di dalam Bali itu ada beberapa fasilitas olahraga, aksesnya seperti apa,” katanya.

Erick mengatakan Sport Indonesia juga dikembangkan agar terhubung dengan layanan lain yang dibutuhkan wisatawan maupun pelaku olahraga dari luar negeri.

Portal tersebut telah dihubungkan dengan layanan visa dan informasi tiket sehingga masyarakat dan wisatawan dapat memperoleh akses informasi secara lebih mudah.

Ia menegaskan Sport Indonesia bukan platform pribadi Kemenpora. Portal tersebut dirancang sebagai platform yang dapat terus digunakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan “Platform ini bukan milik pribadi. Indonesia Sports Summit ini milik negara. Jadi menterinya ganti, ya harusnya tetap event ini ada,” tegas Erick Thohir.

Ia berharap kebijakan olahraga nasional tidak selalu berubah hanya karena terjadi pergantian pejabat. “Jangan kita kebiasaan selalu membuat program, ganti menteri, ganti program. Itu selalu kebiasaan bangsa kita,” ujarnya.

Dalam pengembangan Sport Indonesia, Kemenpora tidak hanya memasukkan event yang bersifat temporer. Erick mengatakan pihaknya memilih kegiatan yang memiliki kesinambungan dan telah memiliki rekam jejak penyelenggaraan.

Sejumlah event olahraga yang telah dimasukkan antara lain MotoGP, Indonesia Open cabang bulu tangkis, serta event olahraga internasional lainnya.

Erick menilai event yang telah berlangsung selama puluhan tahun merupakan aset nasional yang memiliki nilai ekonomi dan reputasi internasional. “Tidak hanya Viva ASEAN, tapi juga MotoGP dan Badminton Indonesia Open yang sudah berjalan sejak tahun 1982,” katanya.

Menurutnya, event olahraga yang memiliki kesinambungan perlu mendapatkan akses dan dukungan ekosistem yang lebih baik sehingga potensinya sebagai penggerak ekonomi dan pariwisata dapat semakin optimal.

Kemenpora juga mulai mendata event yang diselenggarakan sektor swasta dan memiliki keberlanjutan. Namun, event satu kali penyelenggaraan tetap dapat masuk dalam ekosistem Sport Indonesia apabila mendapatkan dukungan atau pengakuan dari organisasi olahraga internasional. “Apakah itu FIFA ASEAN, apakah nanti ada kejuaraan dunia, itu yang kita lakukan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menpora Erick juga menegaskan transformasi ekosistem olahraga harus dibarengi dengan kemudahan layanan dan kepastian proses administrasi.

Ia memastikan pemerintah tidak ingin masyarakat maupun pelaku usaha dibebani pungutan dalam mengakses layanan pemerintah. “Programnya itu impactful, bukan kita menarik uang dari masyarakat. Izin harus pakai uang, bikin ini uang, apalagi uangnya ada yang di atas meja, ada yang paling banyak di bawah meja, sudah tidak boleh, tidak ada,” tegasnya.

Menurut Menpora, prinsip tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan iklim olahraga yang lebih sehat bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor.

Pemerintah ingin sektor olahraga berkembang melalui tata kelola yang transparan, pemanfaatan aset yang optimal, kemudahan perizinan, serta kolaborasi dengan sektor swasta.

Dengan penataan aset olahraga, digitalisasi layanan, dan penguatan event yang berkelanjutan, Kemenpora berharap olahraga dapat berkembang bukan hanya sebagai sarana prestasi dan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari industri, pariwisata, dan penggerak ekonomi nasional.