Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, mengatakan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap atlet disabilitas melalui dukungan pembinaan, pemusatan latihan, fasilitas, hingga keikutsertaan dalam berbagai ajang olahraga internasional./Foto Humas Kemempora
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memperkuat kolaborasi dengan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia (NPC Indonesia) untuk meningkatkan pembinaan atlet disabilitas secara berkelanjutan sekaligus memperbesar peluang Indonesia meraih prestasi di tingkat internasional.
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, mengatakan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap atlet disabilitas melalui dukungan pembinaan, pemusatan latihan, fasilitas, hingga keikutsertaan dalam berbagai ajang olahraga internasional.
“Kemenpora selalu bangga dan memberikan dukungan terhadap atlet-atlet disabilitas Indonesia. Kami juga memiliki kerja sama yang sangat baik dengan NPC Indonesia dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga disabilitas nasional,” ujar Surono, Selasa (1/9/2026).
Menurut Surono, keberhasilan kolaborasi tersebut salah satunya terlihat dari capaian Kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games 2025 di Thailand. Indonesia meraih 135 medali emas, 143 perak, dan 114 perunggu serta menempati peringkat kedua klasemen akhir.
Capaian tersebut melampaui target awal pemerintah sebanyak 82 medali emas.
“Target awal kita adalah 82 emas, tetapi atlet-atlet kita mampu memberikan jauh lebih dari yang ditargetkan. Ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, NPC Indonesia, pelatih, dan seluruh ekosistem olahraga disabilitas memberikan hasil yang nyata,” kata Surono.
Kemenpora menilai keikutsertaan atlet dalam kompetisi internasional tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda pertandingan. Setiap kejuaraan perlu ditempatkan sebagai bagian dari peta jalan pembinaan menuju target prestasi yang lebih tinggi.
Surono menjelaskan, kompetisi internasional dapat menjadi sarana try out, sekaligus kesempatan bagi atlet mengumpulkan poin dan meningkatkan peringkat yang dibutuhkan untuk mengejar kualifikasi menuju Paralimpiade.
“Setiap kejuaraan dunia yang diikuti pada prinsipnya merupakan bagian dari proses try out dan pengumpulan poin serta peringkat yang diperlukan untuk mengejar kualifikasi menuju Paralimpiade,” ujarnya.
Karena itu, penentuan kejuaraan single event yang diikuti atlet harus melalui konsolidasi dan perencanaan bersama antara NPC Indonesia dan Kemenpora.
“Keikutsertaan dalam sebuah kejuaraan harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu bagaimana kompetisi tersebut berkontribusi terhadap target prestasi Indonesia,” lanjutnya.
Kerja sama tersebut mencakup persiapan berbagai agenda, mulai dari ASEAN Para Games, Asian Para Games, hingga kompetisi olahraga internasional lainnya. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap keikutsertaan atlet tunarungu dalam ajang Deaflympics.
Khusus pembinaan atlet tunarungu, Kemenpora menekankan pentingnya kepastian organisasi yang memiliki legitimasi sesuai dengan ketentuan federasi olahraga internasional.
Surono menyebut Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN) sebagai organisasi yang diakui secara internasional untuk olahraga tunarungu Indonesia.
“Di hadapan NPC Indonesia dan ICSD (International Committee of Sports for the Deaf), khusus untuk atlet tunarungu hanya organisasi Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN) yang diakui secara internasional dan karenanya hanya PATRIN yang diakui oleh Pemerintah,” tegasnya.
Menurut Surono, kepastian legitimasi diperlukan agar dukungan pemerintah, pembinaan, dan penganggaran dapat disalurkan melalui mekanisme yang sesuai dengan tata kelola olahraga nasional dan internasional.
Ia menegaskan, pembinaan olahraga disabilitas juga harus memperhatikan ketentuan organisasi olahraga internasional, termasuk Statuta International Paralympic Committee (IPC) dan, khusus olahraga tunarungu, ketentuan atau bylaws ICSD.
“Dengan koordinasi yang baik serta kepatuhan terhadap Statuta International Paralympic Committee atau IPC dan, khusus untuk olahraga tunarungu, ketentuan atau bylaws ICSD, maka pembinaan, penganggaran, dan dukungan pemerintah dapat diarahkan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran,” tutur Surono.
Komitmen pemerintah terhadap atlet disabilitas tidak hanya diberikan ketika atlet bertanding. Dukungan dilakukan sejak tahap pembinaan, penyediaan fasilitas latihan, pemusatan latihan, keberangkatan ke kompetisi internasional, hingga pemberian penghargaan atas prestasi.
Salah satu fasilitas yang terus dikembangkan adalah Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah. Fasilitas tersebut menjadi salah satu pusat penting dalam pembinaan atlet paralimpiade Indonesia.
Kemenpora juga memberikan dukungan pembiayaan bagi kontingen Indonesia yang mengikuti berbagai multi-event internasional, termasuk ASEAN Para Games 2025 dan Asian Para Games 2026.
Pada ASEAN Para Games 2025, pemerintah juga memberikan bonus sebagai penghargaan atas prestasi para atlet. Bonus tersebut disalurkan langsung kepada penerima melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dengan total penghargaan bagi peraih medali mencapai lebih dari Rp350 miliar.
“Kita juga memberikan dukungan pembiayaan untuk keberangkatan dan keikutsertaan atlet pada multi-event internasional. Pada ASEAN Para Games 2025, pemerintah juga memberikan bonus sebagai bentuk penghargaan atas prestasi atlet,” kata Surono.
Penguatan kolaborasi antara Kemenpora dan NPC Indonesia diharapkan membuat pembinaan atlet disabilitas semakin terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang jelas, dukungan fasilitas dan pembiayaan, serta perencanaan kompetisi yang tepat, atlet Indonesia diharapkan mampu terus meningkatkan prestasi hingga level dunia.
Langkah tersebut sekaligus sejalan dengan semangat Asta Cita, khususnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul serta penguatan prestasi olahraga nasional sebagai bagian dari pembangunan Indonesia yang maju dan berdaya saing.
