Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat kick-off di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten. (Foto: Dok Kemnaker)
Jakarta, InfoPublik – Sebanyak 12.128 peserta mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Tahun 2026 yang digelar serentak di berbagai daerah. Program ini diarahkan untuk mempersempit kesenjangan keterampilan (skill gap) sekaligus menyiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan kebutuhan industri, terutama di sektor digital dan ekonomi hijau.
Pelatihan tersebut resmi dimulai melalui kick-off di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten, Selasa (1/9/2026). Pemerintah menempatkan pelatihan vokasi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat daya saing tenaga kerja sekaligus mendukung stimulus ekonomi pada Semester II 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan vokasi merupakan bagian dari arahan Presiden untuk mempercepat peningkatan keterampilan tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. “Bapak Presiden mendorong vokasi agar skill gap-nya bisa dikurangi,” ujar Airlangga.
Menurutnya, perubahan struktur ekonomi membuat kebutuhan tenaga kerja tidak lagi hanya bertumpu pada jenis pekerjaan konvensional. Sektor digital dan ekonomi hijau menjadi dua bidang yang membutuhkan penguatan talenta secara signifikan.
Kebutuhan talenta digital, misalnya, diproyeksikan mencapai 2,7 juta orang pada 2030. Sementara transisi menuju energi terbarukan melahirkan kebutuhan terhadap berbagai kompetensi baru, mulai dari teknisi panel surya dan turbin hingga tenaga yang mendukung penerapan smart farming. “Jadi ini adalah salah satu yang didorong oleh Bapak Presiden, sehingga retraining dan reskilling di dua sektor unggulan ini menjadi sangat penting,” katanya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan, pelatihan disusun berdasarkan jenis kompetensi yang diberikan sehingga durasinya dapat berbeda antarpelatihan. Peserta juga memperoleh uang saku dan fasilitas pelatihan sesuai ketentuan program.
Yang menjadi nilai tambah, peserta yang menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi tersebut diharapkan memperkuat posisi peserta ketika bersaing memasuki pasar kerja karena memberikan bukti atas kompetensi yang dimiliki. “Ini yang kita harapkan menjadi daya saing, menjadi sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada industri. Ini loh, kemampuan saya. Inilah upaya kita bersama untuk meningkatkan kompetensi anak-anak muda kita,” ujar Yassierli.
Untuk memperluas jangkauan pelatihan, Kemnaker mengandalkan ekosistem yang terdiri atas 21 UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), 13 Satuan Layanan Pelatihan, serta 286 UPTD Balai Latihan Kerja (BLK).
Skala program juga akan diperbesar. Sepanjang 2026, Kemnaker menargetkan Pelatihan Vokasi Nasional menjangkau 340.000 peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.000 peserta dibiayai melalui alokasi APBN, sedangkan 270.000 peserta lainnya berasal dari program stimulus ekonomi Semester II 2026.
Besarnya target tersebut menunjukkan bahwa pelatihan vokasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah peserta, tetapi juga memastikan keterampilan yang diberikan memiliki relevansi dengan peluang kerja yang tersedia.
Karena itu, Kemnaker terus mengarahkan pelatihan agar semakin terkoneksi dengan kebutuhan pasar kerja. Pendekatan tersebut diharapkan membuka peluang lebih luas bagi peserta, baik untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Dengan mempertemukan pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kebutuhan industri, pemerintah berupaya menjadikan vokasi sebagai jembatan antara tenaga kerja dan perubahan struktur ekonomi. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari up
