Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemendukbangga/BKKBN, Yuni Hastutiningsih. (Kemendukbanggga)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) memulai Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) 2026 dengan menyasar sekitar satu juta sasaran di seluruh Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemendukbangga/BKKBN, Yuni Hastutiningsih, mengatakan Pekan Genting menjadi momentum untuk kembali melihat dan memastikan kondisi data sasaran Genting sekaligus mengidentifikasi kebutuhan intervensi yang diperlukan.
“Pada pagi hari ini adalah hari di mana kita akan meluncurkan Pekan Genting, untuk kembali melihat data dari sasaran Genting yang ada di seluruh Indonesia dari target satu juta sasaran,” ujar Yuni saat peluncuran Pekan Genting 2026 secara luring dan daring dari Kecamatan Gubeng, Jawa Timur, Senin (10/8/2026).
Menurut Yuni, pelaksanaan Pekan Genting tidak hanya dilakukan melalui verifikasi dan validasi data. Tim di lapangan juga akan mengidentifikasi kebutuhan setiap sasaran sehingga intervensi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.
Beberapa kebutuhan yang akan diidentifikasi meliputi rumah layak huni, akses air bersih, bantuan nutrisi, jamban, pemberdayaan ekonomi, hingga edukasi. “Selain kita melakukan verifikasi dan validasi data, kita juga akan melakukan identifikasi. Jadi nanti sasaran Genting akan dilihat apa kebutuhannya dari intervensi-intervensi yang memang dilakukan oleh program Genting,” jelasnya.
Yuni mengatakan, pelaksanaan Pekan Genting berlangsung selama dua pekan dan melibatkan Tim Pengendali Genting (TPG) hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
Setiap TPG juga diberikan ruang untuk mengembangkan inovasi sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Pelaksanaan dapat melibatkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Tim Pendamping Keluarga (TPK), mitra ASN BKKBN, serta berbagai mitra lainnya.
“Intinya adalah kami memberikan ruang selama dua minggu kepada seluruh tim pengendali Genting sampai kepada tingkat desa sesuai dengan ketentuan untuk melakukan identifikasi dan melakukan intervensi,” katanya.
Lebih lanjut, Yuni menyampaikan pelaksanaan Pekan Genting akan menjadi bagian dari penilaian terhadap pemerintah daerah. Penilaian tersebut akan dilakukan pada akhir Agustus 2026 untuk melihat pemerintah daerah yang dinilai terbaik dalam pelaksanaan Genting. “Karena kita akan melakukan penilaian di akhir Agustus untuk pemerintah daerah terbaik dalam pelaksanaan Genting yang akan diserahkan saat Rakornas percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Peluncuran Pekan Genting 2026 diikuti oleh perwakilan BKKBN dari 38 provinsi serta Tim Pengendali Genting di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Zoom. Kegiatan juga melibatkan PKB, PLKB, Tim Pendamping Keluarga, serta perwakilan keluarga sasaran Genting.
Selain peluncuran, pada kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi secara langsung aplikasi Sigenting. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat membantu para pelaksana memahami penggunaan aplikasi dan menyampaikan kendala yang ditemukan selama pelaksanaan Pekan Genting.
Yuni menegaskan, pelaksanaan di setiap daerah dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing. Ada daerah yang terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada TPG di tingkat bawah, sementara daerah lainnya dapat langsung melakukan identifikasi dan intervensi di lapangan. “Kita memberikan waktu selama dua minggu. Hari ini mungkin nanti ada yang masih sosialisasi TPG di bawahnya. Hari ini juga ada yang langsung turun di lapangan,” katanya.
Ia mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pekan Genting 2026, termasuk perwakilan BKKBN, pemerintah daerah, PKB dan PLKB, Tim Pendamping Keluarga, serta seluruh mitra.
Melalui Pekan Genting 2026, Kemendukbangga/BKKBN mendorong agar pendataan sasaran tidak berhenti pada verifikasi, tetapi dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan dan pemberian intervensi yang sesuai di lapangan.
