Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengajak seluruh kepala daerah memperkuat pelindungan anak hingga ke ruang digital melalui implementasi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA).

Menurutnya, pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di lapangan.

Ajakan tersebut disampaikan Pratikno menyusul masih tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, hingga ruang digital.

"Indikator keberhasilan gerakan ini yang paling mudah diukur adalah menurunnya angka kekerasan terhadap anak," ujar Pratikno dalam Media Gathering Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) di Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Ia menegaskan, pelindungan anak tidak boleh hanya difokuskan pada sekolah, tetapi harus mencakup seluruh ruang kehidupan anak. "Kekerasan terhadap anak bisa terjadi di keluarga, di satuan pendidikan, di ruang publik, maupun di ruang digital. Karena itu, perlindungannya juga harus dilakukan secara menyeluruh," katanya.

Menurut Pratikno, pemerintah telah memiliki perangkat kelembagaan yang kuat hingga ke tingkat daerah. Berbagai kementerian dan lembaga memiliki jaringan pelaksana yang dapat mengawal implementasi kebijakan secara langsung di masyarakat.

Kemendikdasmen, misalnya, memiliki perangkat hingga satuan pendidikan, sedangkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN didukung penyuluh lapangan dan kader yang menjangkau hingga tingkat desa.

Untuk memperkuat koordinasi, pemerintah juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri agar perlindungan anak menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah. "Kami sudah berkonsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Regulasi dan berbagai surat edaran sebenarnya sudah tersedia. Yang kami dorong sekarang adalah penguatan pelaksanaannya di daerah," ujarnya.

Menko Pratikno menjelaskan, koordinasi tersebut dilakukan secara rutin melalui forum koordinasi setiap Senin yang dipimpin Menteri Dalam Negeri bersama seluruh kepala daerah. Dalam forum tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai agenda pembangunan manusia, termasuk perlindungan anak.

"Melalui forum itu kami terus mengingatkan dan mengajak kepala daerah agar ruang aman dan nyaman bagi anak menjadi perhatian bersama. Jadi, ketika membahas inflasi, kami juga membahas perlindungan anak," katanya.

Ia menekankan, keberhasilan Gernas RANA tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan komitmen pemerintah daerah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan dunia digital.

Dengan sinergi tersebut, pemerintah berharap angka kekerasan terhadap anak dapat terus ditekan, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak Indonesia untuk tumbuh, belajar, dan berkembang di rumah, sekolah, ruang publik, maupun ruang digital.