Pekerja bertugas di ruang Pusat Pelayanan Terpadu Badan Gizi Nasional (BGN) di kantor BGN Jakarta, Rabu (29/7/2026). Fasilitas baru tersebut dibangun bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah konflik kepentingan dalam tata kelola program pemerintah. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Jakarta, InfoPublik – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan mendasar, meningkatkan tata kelola, dan menerapkan toleransi nol (zero tolerance) terhadap tindak pidana korupsi maupun penyelewengan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tegas ini diambil demi memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia, Hariqo Wibawa Satria, saat menjadi narasumber dalam podcast di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Hariqo menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan di BGN, yang kini dipimpin oleh Sudaryono, yang menggantikan Nanik S Deyang, menjadi momentum penting pembenahan internal secara menyeluruh.
“Pak Sudaryono dan jajaran langsung menginventarisir berbagai masalah, mengelompokkannya, dan menyelesaikannya satu per satu. Fokus utamanya adalah pembenahan sumber daya manusia (SDM), penegakan disiplin, serta transparansi sistem,” ujar Hariqo.
Sebagai bentuk tindakan tegas awal, BGN telah mengambil langkah disiplin berskala besar dengan memberhentikan 261 pegawai non- Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermasalah, mengancam sanksi pemecatan bagi sembilan ASN, serta memproses disiplin 48 pegawai lainnya. Selain itu, sebanyak 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG) atau dapur penyedia yang tidak memenuhi standar kesehatan dan pengelolaan limbah telah ditutup secara permanen.
Keteladanan Bebas Konflik Kepentingan
Hariqo menguraikan bahwa Kepala BGN yang baru menekankan pentingnya lead by example atau keteladanan pimpinan. Salah satunya dengan ketegasan bahwa pimpinan BGN tidak boleh memiliki dapur penyedia (central kitchen) pribadi guna menghindari benturan kepentingan (conflict of interest). “Pimpinan BGN menegaskan tidak punya kepentingan bisnis atau kepemilikan dapur dalam program ini. Keteladanan ini penting agar jajaran di bawahnya mematuhi aturan yang sama. Seluruh operasional diikat dalam trust by system, bukan atas arahan personal,” kata Hariqo.
Di samping itu, untuk mendukung efisiensi kerja dan transparansi publik, BGN juga meluncurkan Pusat Layanan Terpadu serta Media Center sebagai sarana pengaduan dan keterbukaan informasi.
MBG Investasi Masa Depan dan Perlindungan Anak
Menjawab pertanyaan terkait pentingnya program ini, Hariqo menekankan bahwa MBG merupakan program strategis untuk menyelamatkan generasi mendatang dari ancaman masalah gizi, stunting, hingga penyakit tidak menular akibat pola makan buruk. “Makan Bergizi Gratis ini adalah program yang sangat penting bagi masa depan anak-anak kita. Mengorupsi atau menyelewengkan anggaran MBG bukan sekadar mencuri uang negara, tetapi merampas masa depan anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, hukumannya harus tegas,” tegasnya.
Ia menambahkan, negara-negara maju seperti Jepang, Spanyol, Finlandia, dan Amerika Serikat telah menjalankan program makan di sekolah selama puluhan tahun. Hal tersebut dilakukan karena pemenuhan gizi anak di sekolah terbukti menjadi investasi jangka panjang yang jauh lebih hemat dibandingkan menanggung lonjakan biaya kesehatan di masa depan.
Dalam hal penargetan dan distribusi, BGN kini memfokuskan sasaran utama kepada kelompok masyarakat kurang mampu, keluarga miskin ekstrem, wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta kelompok rentan 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita). Pemerintah juga memberikan fleksibilitas bagi sekolah-sekolah yang secara mandiri mampu membiayai kebutuhan gizi siswanya untuk tidak memaksakan diri menerima bantuan MBG, sehingga anggaran dapat dialokasikan lebih tajam.
Program MBG ini juga menjadi bagian dari ekosistem perlindungan anak yang komprehensif dari Pemerintah, bersamaan dengan program cek kesehatan gratis dan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun guna menjaga kesehatan fisik sekaligus mental anak Indonesia.
Apresiasi Kritik dan Pengawasan Masyarakat
Terkait dinamika informasi dan tanggapan publik, Hariqo menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa masyarakat yang menyampaikan kritik konstruktif terhadap program MBG merupakan partisipan aktif yang membantu perbaikan kualitas layanan.
Ia membantah narasi disinformasi yang menyebutkan bahwa pengkritik MBG akan diproses hukum atau diminta meninggalkan negara. “Kritik dari masyarakat dan media sosial justru sangat dibutuhkan dan dilindungi. Pengkritik yang membangun adalah pahlawan gizi. Presiden sudah menegaskan bahwa orang yang benar dan menyampaikan kritik harus merasa aman, sementara pihak yang terbukti bersalah atau melakukan penyelewengan yang diproses hukum,” jelas Hariqo.
Karena itu, Tenaga Ahli Bakom mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan. "Program ini menggunakan uang rakyat, maka seluruh elemen masyarakat berhak mengawasi agar gizi anak-anak Indonesia terpenuhi dengan sempurna," pungkasnya.
