Wamenkomdigi Nezar Patria menjadi narasumber dalam Podcast Unpacking Indonesia di Studio Unpacking Indonesia HQ, Jati Padang, Jakarta. (Foto: Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan, literasi digital menjadi fondasi utama bagi masyarakat untuk menghadapi derasnya arus informasi di era media sosial.
Dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat, masyarakat dituntut semakin kritis dalam memilah informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi, misinformasi, maupun manipulasi algoritma digital.
"Kalau kita melihat lanskap komunikasi kita pada hari ini, komunikasi sangat ditentukan oleh platform media sosial. Dari total 287 juta penduduk Indonesia, ada sekitar hampir 240 juta yang saat ini menikmati internet," ujar Nezar Patria dalam Podcast Unpacking Indonesia di Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2026).
Nezar Patria menjelaskan penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 80,6 persen dari total penduduk, dengan cakupan jaringan telekomunikasi yang telah menjangkau 97 persen wilayah berpenghuni. Kondisi tersebut menjadikan ruang digital sebagai tempat utama masyarakat memperoleh, memproduksi, sekaligus menyebarkan informasi.
Menurutnya, setiap pengguna media sosial kini berperan sebagai produsen sekaligus konsumen informasi. Akibatnya, informasi yang beredar tidak selalu berbasis fakta, melainkan kerap dipengaruhi sentimen yang diperkuat oleh algoritma platform digital. "Mereka memproduksi sekaligus mengonsumsi informasi sehingga banyak informasi yang dihasilkan kadang-kadang tidak berbasis pada fakta. Bisa jadi digerakkan oleh sentimen. Kenapa informasi yang berbasis sentimen itu bisa sampai kepada kita? Karena ada algoritma di media sosial," jelasnya.
Ia menerangkan algoritma mengenali preferensi pengguna melalui aktivitas digital, seperti tanda suka, komentar, hingga durasi saat melihat suatu konten. Mekanisme tersebut membentuk filter bubble dan echo chamber, sehingga pengguna cenderung hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya. "Apa yang kita percakapkan di media sosial sering kali bukan sebuah dialog, melainkan kita meneriakkan dan mendengar gaung teriakan kita sendiri. Itulah yang disebut echo chamber. Kebanyakan yang terjadi adalah orang lebih senang memberikan sentimen daripada fakta," tutur Wamenkomdigi.
Nezar Patria menambahkan media sosial kini telah berkembang menjadi instrumen pembentuk persepsi publik. Karena itu, disinformasi dan misinformasi menjadi tantangan global yang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat hingga memicu polarisasi sosial. "Media sosial telah menjadi alat untuk membentuk persepsi. Melalui social engineering, sesuatu yang salah bisa dianggap benar, yang benar bisa dianggap salah, yang putih bisa menjadi hitam, dan yang hitam bisa menjadi putih," ungkapnya.
Ia mengatakan laporan World Economic Forum juga menempatkan disinformasi dan misinformasi sebagai salah satu risiko global utama dalam dua tahun ke depan.
Untuk itu, pemerintah memperkuat moderasi konten berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kebebasan berekspresi.
"Moderasi konten dilakukan oleh Komdigi berdasarkan mandat dan aturan hukum yang ada. Kita tetap menghargai kebebasan berekspresi selama tidak menjurus kepada fitnah, disinformasi, dan ujaran kebencian," tegasnya.
Selain disinformasi, Nezar menyoroti perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang menghadirkan tantangan baru melalui konten sintetis dan deepfake yang semakin sulit dibedakan dari konten asli.
Menurutnya, masyarakat perlu membiasakan diri memverifikasi sumber dan asal-usul konten sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
"Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana video yang autentik dan mana yang palsu karena teknologinya sudah sangat mulus. Karena itu, sekarang sudah ada program untuk mengecek asal-usul suatu konten, apakah itu buatan AI atau bukan. Itu salah satu cara yang harus disosialisasikan kepada publik," paparnya.
Nezar juga menilai karakter algoritma media sosial membuat isu yang sensasional lebih cepat menjadi viral dibandingkan substansi suatu kebijakan. Karena itu, ia mengajak masyarakat membangun budaya bermedia digital yang lebih kritis agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dangkal dan emosional.
