Jakarta, InfoPublik – Pemerintah mendorong penyederhanaan dan penyelarasan regulasi secara menyeluruh sebagai salah satu fondasi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, mengatakan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada pencapaian pertumbuhan. Kebijakan ekonomi juga perlu diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“25 tahun terakhir kita bekerja keras bersama partai-partai legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai regulasi juga kita buat semua untuk kita bersama-sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kita kadang lupa bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga tidak seiring dengan pemerataan dan keadilan,” kata Muhaimin seperti yang dikutip InfoPublik Senin (27/7/2026).

Menurutnya, pembenahan regulasi menjadi salah satu langkah awal yang diperlukan untuk menjalankan arah baru ekonomi konstitusi. Pemerintah mencatat sedikitnya terdapat 108 undang-undang yang perlu diperbaiki dan diselaraskan agar dapat mendukung terwujudnya kedaulatan ekonomi.

“Ini akan sukses apabila kita melakukan setidaknya perubahan regulasi yang menyeluruh. Kami mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan,” ujarnya.

Muhaimin menjelaskan, penyederhanaan regulasi tidak semata-mata ditujukan untuk mengurangi jumlah aturan. Lebih dari itu, pembenahan diperlukan agar berbagai kebijakan pemerintah dapat saling mendukung dalam membangun ekosistem ekonomi yang efektif, berkeadilan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Upaya tersebut, lanjutnya, juga perlu diikuti dengan kebijakan anggaran yang semakin berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Politik anggaran harus mampu diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung, antara lain melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat.

Salah satu implementasinya adalah rencana pembangunan 5.000 jembatan pada tahun ini untuk meningkatkan konektivitas dan menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat.

“Dalam tahun ini insya Allah 5 ribu jembatan yang akan dibangun untuk memberi jalan keluar bagi masalah yang paling konkret di depan mata kita. Itu contoh politik anggaran yang benar-benar bisa langsung dinikmati,” katanya.

Selain regulasi dan anggaran, Muhaimin menekankan pentingnya memperkuat tata kelola sumber daya alam sebagai bagian dari pembangunan kedaulatan ekonomi. Kekayaan alam Indonesia harus dikelola sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh kekuatan untuk tidak lagi dibuai oleh kekuatan pasar yang kadang kita lupa bahwa tujuan utamanya adalah segera menghadirkan kesejahteraan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” ujarnya.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) selanjutnya akan memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga agar penyempurnaan regulasi, kebijakan anggaran, serta program pembangunan berjalan selaras dengan agenda pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi rakyat.

Muhaimin meyakini regulasi yang semakin adaptif serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat akan mempercepat implementasi ekonomi konstitusi sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan yang lebih merata.

“Bila regulasi semakin adaptif dan pembangunan semakin berorientasi pada rakyat, maka arah baru ekonomi konstitusi akan semakin cepat mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.