Jakarta, InfoPublik – Posisi Indonesia yang masih menempati urutan ketiga dunia dengan beban kasus kusta tertinggi menjadi alarm bagi pemerintah untuk mempercepat evaluasi dan penguatan strategi eliminasi penyakit tersebut pada 2030.

Pemerintah menilai upaya penanggulangan kusta tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan medis semata, tetapi harus melibatkan kolaborasi lintas sektor guna menghapus penularan, kecacatan, dan stigma terhadap penyandang maupun penyintas kusta.

"Keberadaan Indonesia dalam tiga besar beban kusta global menuntut refleksi mendalam mengenai efektivitas strategi yang selama ini dijalankan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, saat membuka Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta, Kamis (9/7/2026). 

Menurut Andi, meskipun dunia telah mengalami kemajuan signifikan sejak diperkenalkannya multidrug therapy (MDT) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kusta atau Morbus Hansen masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di berbagai negara berkembang.

Indonesia saat ini masih berada di bawah India dan Brasil sebagai negara dengan beban kasus kusta tertinggi di dunia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian penyakit masih memerlukan percepatan dan inovasi di berbagai lini. "Kusta bukan hanya persoalan penyakit, tetapi juga menyangkut stigma, diskriminasi, pendidikan, kesempatan bekerja, perlindungan sosial, hingga pemenuhan hak asasi manusia," katanya.

Karena itu, lanjut Andi, eliminasi kusta tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, organisasi profesi, akademisi, dunia usaha, mitra pembangunan, hingga komunitas orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK).

Andi juga mengungkapkan, tantangan Indonesia saat ini tidak hanya tingginya jumlah kasus, tetapi juga masih ditemukannya kasus baru setiap tahun, termasuk pada anak-anak. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa penularan kusta masih berlangsung di masyarakat.

Selain itu, masih banyak pasien yang baru mendapatkan diagnosis setelah mengalami kecacatan tingkat dua. Menurutnya, kondisi itu mencerminkan masih perlunya penguatan deteksi dini dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Di sisi lain, stigma sosial terhadap penyandang maupun penyintas kusta masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan kehidupan yang setara dan inklusif.

Kejar Target Eliminasi Kusta 2030

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen mendukung target global WHO Towards Zero Leprosy 2030, yang mencakup tiga sasaran utama, yakni nol penularan (zero transmission), nol disabilitas (zero disability), dan nol stigma (zero stigma). "Target ini sangat ambisius, namun bukan tidak mungkin untuk dicapai. Langkah menuju 2030 membutuhkan akselerasi yang luar biasa dalam lima tahun ke depan," ujar Andi.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kesehatan terus memperkuat berbagai strategi, antara lain penguatan surveilans, penemuan kasus secara aktif, pemeriksaan kontak erat, peningkatan kualitas diagnosis dan tata laksana, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Namun, Andi menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh implementasi di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah melalui dinas kesehatan memiliki peran strategis dalam memastikan dukungan pembiayaan, ketersediaan sumber daya manusia, logistik, serta pelayanan kesehatan yang bermutu.

Sementara itu, Wasor Kusta menjadi ujung tombak di lapangan melalui pembinaan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan agar mutu pelaksanaan program tetap terjaga.

Melalui Konferensi Nasional Kusta 2026, Andi berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi, berbagi praktik baik, sekaligus merumuskan langkah nyata yang dapat diterapkan di setiap daerah.

"Mari kita terus membangun pelayanan kesehatan yang inklusif, memastikan setiap orang yang mengalami kusta memperoleh diagnosis sedini mungkin, pengobatan yang tuntas, serta dukungan agar dapat hidup produktif tanpa stigma dan diskriminasi," katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Sasakawa Health Foundation, WHO Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, komunitas orang yang pernah mengalami kusta (OYPMK), serta seluruh mitra yang selama ini mendukung percepatan eliminasi kusta di Indonesia.

"Mari kita terus memperkuat kolaborasi, menjaga komitmen, dan bekerja lebih cepat, lebih tepat, serta lebih terpadu untuk mempercepat eliminasi kusta. Bersama kita dapat memutus rantai penularan, mencegah kecacatan, menghapus stigma, dan mewujudkan Indonesia yang sehat, inklusif, dan bebas kusta," pungkasnya.