Pemerintah memperkuat afirmasi pendidikan di wilayah timur Indonesia melalui revitalisasi sekolah dan pembangunan satuan pendidikan baru yang berbasis kebutuhan lokal. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah memperkuat afirmasi pendidikan di wilayah timur Indonesia melalui revitalisasi sekolah dan pembangunan satuan pendidikan baru yang berbasis kebutuhan lokal.
Komitmen tersebut ditegaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui peresmian Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Conservation (SMAMCO) di Manokwari, Papua Barat, Kamis (28/5/2026).
Langkah itu menandai prioritas pemerintah dalam mempersempit kesenjangan pendidikan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), sekaligus memastikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak di kawasan timur Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, Indonesia Timur menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan sumber daya manusia nasional. “Kami berkomitmen bagaimana kesenjangan pendidikan itu dapat kami atasi secara bertahap dengan prioritas pada daerah-daerah 3T. Karena itu, apabila ada usulan unit sekolah baru di Indonesia Timur atau daerah 3T lainnya, kami akan memberikan prioritas pada 2026,” ujar Mu’ti.
Menurutnya, kebijakan afirmatif tersebut juga menjadi bagian dari penguatan program Wajib Belajar 13 Tahun yang akan dimulai sejak jenjang taman kanak-kanak.
Abdul Mu’ti menjelaskan, pembangunan dan revitalisasi sekolah di wilayah 3T merupakan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempercepat pemerataan layanan pendidikan nasional.
Pemerintah, lanjutnya, menargetkan tambahan revitalisasi hingga 60 ribu sekolah sehingga pada 2026 pembangunan dan revitalisasi dapat menjangkau 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
“Kalau tambahan 60 ribu itu dapat direalisasikan, maka 2026 kami melakukan revitalisasi termasuk pendirian unit sekolah baru untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Jika digabungkan dengan capaian sebelumnya, pemerintah menargetkan hampir 100 ribu sekolah memperoleh perbaikan dalam dua tahun.
Menteri Abdul Mu’ti juga menepis anggapan bahwa komitmen pemerintah terhadap pendidikan berkurang akibat hadirnya program prioritas lain. Menurutnya, pembangunan pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, dan digitalisasi pendidikan berjalan secara simultan.
“Komitmen Bapak Presiden tetap kuat untuk bagaimana pendidikan ini maju, MBG jalan terus, revitalisasi jalan terus, dan digitalisasi juga jalan terus,” tegasnya.
Sebagai bagian dari transformasi pendidikan, Kemendikdasmen juga menyiapkan penambahan fasilitas Interactive Flat Panel (IFP) guna memperkuat digitalisasi pembelajaran di sekolah.
Komitmen pemerintah pusat tersebut mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Mewakili Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap penguatan pendidikan di wilayah timur.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh pelosok wilayah,” katanya.
Praktik Gotong Royong
Di balik berdirinya SMAMCO, tersimpan praktik gotong royong yang menjadi kekuatan utama pembangunan pendidikan berbasis masyarakat. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat, Mulyadi Djaya, menjelaskan kompleks sekolah yang terdiri atas 13 bangunan di kawasan perbukitan karang keras itu berhasil diselesaikan hanya dalam tiga bulan, jauh lebih cepat dari target awal 10 bulan.
Keunikan lainnya terletak pada karakter sekolah yang inklusif. Sebanyak 60–70 persen peserta didik merupakan anak asli Papua dan nonmuslim. “Muhammadiyah di Papua tidak sedang menanam sekat perbedaan, melainkan sedang menenun kemanusiaan universal melalui jalur pendidikan,” ujar Mulyadi.
Lebih dari sekadar menghadirkan ruang belajar baru, SMAMCO dikembangkan sebagai sekolah berbasis konservasi dan kearifan lokal. Kurikulumnya menggunakan pendekatan Deep Learning dengan mengangkat falsafah Igya Ser Hanjop dari masyarakat Pegunungan Arfak, yakni komitmen adat menjaga hutan beserta seluruh isinya sebagai sumber kehidupan.
Pendekatan tersebut menjadikan sekolah tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga membangun karakter murid yang peduli lingkungan dan berakar pada nilai budaya lokal.
Melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, revitalisasi pendidikan di Papua Barat diarahkan tidak sekadar memperluas akses sekolah, tetapi juga melahirkan model pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal sekaligus memperkuat identitas kebangsaan di wilayah timur Indonesia.
