Selama tahun 2025, lanskap keamanan siber Indonesia mencatat serangkaian insiden yang tidak hanya menimbulkan keresahan publik, tetapi juga menguji ketahanan digital nasional. (Foto: Istimewa)
Jakarta, InfoPublik — Selama tahun 2025, lanskap keamanan siber Indonesia mencatat serangkaian insiden yang tidak hanya menimbulkan keresahan publik, tetapi juga menguji ketahanan digital nasional.
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menilai berbagai peristiwa sepanjang tahun 2025 menjadi sinyal kuat bahwa ancaman siber kian sistematis, canggih, dan berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, hingga kedaulatan digital.
Sepanjang Januari hingga Desember 2025, ruang digital Indonesia diwarnai oleh beragam modus kejahatan siber. Pada Januari, publik dihebohkan oleh beredarnya video deepfake Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan bantuan dana fiktif. Video tersebut dibuat dengan teknologi manipulasi visual yang semakin meyakinkan, memanfaatkan kepercayaan publik terhadap figur kepala negara.
Memasuki Februari, kesalahan tampilan nilai tukar rupiah di Google Finance yang sempat menunjukkan Rp8.170 per dolar AS memicu kegaduhan nasional.
Menurut Pratama, insiden ini tidak sekadar kesalahan teknis, melainkan berpotensi menciptakan persepsi keliru tentang kondisi ekonomi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi digital.
Ancaman berlanjut pada Maret melalui maraknya kembali fake BTS, yakni pemanfaatan pemancar sinyal palsu untuk mencegat SMS perbankan berisi OTP. Modus ini memungkinkan pelaku mengambil alih transaksi keuangan korban tanpa disadari.
Sementara pada April, isu “gendam digital” mencuat setelah ramai pembahasan risiko koneksi ke Wi-Fi publik dengan IP tertentu. Pratama menjelaskan istilah tersebut sebagai metafora lokal atas serangan manipulatif yang membuat pengguna kehilangan kendali atas perangkat dan datanya.
Pada Mei, publik dihadapkan pada polemik Worldcoin dan WorldID yang menawarkan imbalan uang untuk pemindaian iris mata. Praktik ini memunculkan kekhawatiran serius terkait perlindungan data biometrik.
Juni kemudian diwarnai kasus penipuan berbasis aplikasi berbahaya yang menargetkan pensiunan PT Taspen, menunjukkan kejahatan siber telah memanfaatkan data pribadi secara sangat spesifik.
Isu kedaulatan data mengemuka pada Juli, menyusul pernyataan Gedung Putih terkait kepastian transfer data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat. Menurut Pratama, hal ini menegaskan bahwa data kini telah menjadi komoditas strategis global. Agustus memperlihatkan sisi gelap platform gim daring, setelah terungkap kasus kekerasan seksual lintas negara melalui Roblox yang melibatkan anak di bawah umur.
Perdebatan kebijakan muncul pada September dengan wacana single ID di media sosial, disusul sorotan Oktober terhadap belum terbentuknya Badan Perlindungan Data Pribadi, meski Undang-Undang PDP telah berlaku penuh. November kemudian mencatat dinamika regulasi platform digital, termasuk sorotan terhadap ChatGPT dalam daftar PSE. Puncaknya, Desember 2025 menempatkan Indonesia sebagai sumber serangan DDoS terbesar di dunia berdasarkan laporan Cloudflare.
Menghadapi 2026, Pratama memperkirakan ancaman siber akan semakin kompleks. Kecerdasan buatan diproyeksikan menjadi mesin utama serangan, mulai dari phishing berskala besar, peniruan suara dan video eksekutif, hingga otomatisasi eksploitasi kerentanan. Ransomware diprediksi kian agresif, sementara kompromi identitas akan tetap menjadi penyebab utama pelanggaran keamanan.
Di sisi lain, perubahan besar juga terjadi pada enkripsi dan tata kelola kriptografi, termasuk persiapan menuju algoritma pasca-kuantum. Serangan terhadap rantai pasok digital diperkirakan meningkat, menargetkan penyedia layanan, platform cloud, dan aplikasi SaaS sebagai pintu masuk ke banyak organisasi sekaligus.
Penguatan Keamanan Siber
Menurut Pratama, kondisi ini menuntut langkah strategis pemerintah. Penguatan keamanan siber di lingkungan pemerintahan harus menjadi prioritas, disertai peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan integrasi sistem pertahanan digital. Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dinilai mendesak sebagai implementasi nyata UU PDP, termasuk percepatan aturan turunannya.
Selain itu, percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber serta penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara menjadi krusial untuk menjaga infrastruktur kritis nasional. “Keamanan siber bukan lagi isu teknis semata, tetapi fondasi kedaulatan negara di era digital,” tegas Pratama, dalam keterangannya, Kamis (1/1/2026).
Dengan tantangan yang kian kompleks, 2026 dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk beralih dari pendekatan reaktif menuju strategi keamanan siber yang proaktif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
