Dosen Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Ira Mirawati. (Foto: Juliyah/IGID-InfoPublik)
Denpasar, InfoPublik - Konten yang berdampak tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari proses yang terencana dan terstandar. Melalui delapan langkah penyusunan konten strategis, Akademisi Universitas Padjadjaran sekaligus Praktisi Media Sosial, Ira Mirawati, menegaskan bahwa komunikasi publik pemerintah harus dirancang dengan sistematis agar menghasilkan pesan yang kuat, terukur, dan dipercaya masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan Standardisasi Konten Program Prioritas Nasional yang digelar oleh Direktorat Informasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Denpasar, Bali, Rabu (29/10/2025).
Ira menjelaskan bahwa mewujudkan komunikasi publik yang satu suara antarlembaga pemerintah bukanlah perkara teknis semata, melainkan tantangan multidimensi yang melibatkan sumber daya manusia, sarana-prasarana, hingga kesiapan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). “Kualitas komunikasi publik ditentukan oleh bagaimana pemerintah memahami substansi program prioritas dan mampu menyampaikannya dengan bahasa yang kredibel,” tegasnya.
Menurutnya, standardisasi konten menjadi panduan penting dalam memastikan setiap pesan publik memiliki arah dan dampak yang sama. Prinsip konten yang jelas, komplet, ringkas, konkret, sopan, tepat, dan dipercaya, harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses produksi komunikasi pemerintah.
Lebih lanjut, Ira Mirawati menguraikan delapan tahapan penyusunan konten yang sistematis. Tahap pertama dimulai dari analisis program prioritas, dengan memahami urgensi, target utama, dan tujuan komunikasi: apa yang ingin diubah melalui pesan. Tahap kedua adalah pemetaan khalayak untuk menentukan target primer, sekunder, dan tersier, termasuk karakteristik digital serta kanal komunikasi yang digunakan.
“Khalayak tersier sering kali tidak terlibat langsung, tapi terpapar pesan. Dalam isu sensitif, kelompok ini bisa menentukan arah persepsi publik, sehingga tidak boleh diabaikan,” ujar Ira.
Tahap ketiga adalah perumusan pesan utama (key message) dan pesan pendukung (supporting message) yang harus berbasis data dan fakta. Narasi yang baik, lanjutnya, menyajikan masalah, solusi pemerintah, manfaat yang dirasakan, dan ajakan partisipasi publik. Setelah itu, tahap keempat adalah validasi konten dan penentuan komunikator apakah resmi, teknis, atau pendukung seperti akademisi dan influencer melalui proses approval yang ketat untuk menjaga akurasi dan kesesuaian dengan kebijakan.
Tahapan kelima hingga kedelapan meliputi produksi konten dengan brief yang disepakati bersama, distribusi melalui kanal resmi lembaga, manajemen respons publik, serta monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pesan. “Konten yang baik bukan hanya hasil kreativitas, tapi buah dari perencanaan yang matang dan koordinasi yang solid,” tegas Ira.
Ia juga menekankan pentingnya waktu tayang yang tepat untuk menjangkau audiens lebih luas, tanpa mengesampingkan kualitas pesan. Menurutnya, interaksi publik dan tindak lanjut terhadap respons masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan komunikasi pemerintah.
“Konten yang berkualitas akan menemukan audiensnya, tapi komunikasi yang terencana dengan baik akan membentuk partisipasi publik yang nyata,” pungkas Ira Mirawati.
Melalui penerapan prinsip dan tahapan ini, pemerintah diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas lembaga serta mewujudkan komunikasi publik yang satu suara, tidak sekadar menyebarkan informasi, tetapi membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan negara.
