Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI, Gusti Ayu Putu Suwardani saat memberikan sambutan pada kegiatan Silaturahmi PWI 2025 bertema Bangkit Bersatu di Gedung BPPTIK Komdigi, Cikarang, Sabtu (30/8/2025)/ Amiriyandi InfoPublik.
Cikarang, InfoPublik - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan bahwa peran insan pers sangat penting dalam memperkuat demokrasi melalui kritik dan masukan yang konstruktif kepada pemerintah.
"Meskipun kadang-kadang kritikan yang disampaikan bermacam-macam. Ada yang halus, ada yang positif, ada yang solutif. Ada juga yang to the point, keras, pedas, dan juga ada yang offside," ujar Gusti Ayu saat kegiatan Silaturahmi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 bertema Bangkit Bersatu di Gedung BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Cikarang, Sabtu (30/8/2025).
Menurut dia, ragam kritik tersebut merupakan "ramuan sehat" yang berperan penting dalam membangun demokrasi, memperkuat fungsi check and balances, serta mendorong partisipasi masyarakat.
Oleh karena itu, kebebasan pers diyakini akan melahirkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.
"PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar harus menjaga profesionalisme pers. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengawal rakyat agar mendapatkan pemberitaan yang benar, autentik, berkualitas, dan berimbang tanpa adanya tarik-menarik kepentingan apa pun," tegas dia.
Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik sebagai nilai lebih insan pers dibandingkan citizen journalism.
"Sekali lagi jangan terpancing untuk bersaing karena viral atau hoaks. Jangan terpancing karena yang penting viral dan heboh," ujar dia.
Gusti Ayu menyampaikan bahwa pemerintah mengapresiasi kerja keras insan pers dalam menyuarakan kebenaran, memberikan informasi akurat, serta tetap mengabdi meski menghadapi tantangan kompleks, terutama di era digital dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).
"Dunia pers semakin banyak tantangan karena memang dunia digital ini tidak bisa dihentikan, khususnya yang berkaitan dengan artificial intelligence. Karena itu, payung besar regulasi transformasi digital harus dibuat lebih holistik agar mendukung kualitas industri jurnalistik, kreatif, dan media," jelas dia.
Ia menambahkan, wartawan yang profesional dan berintegritas adalah aset bangsa, namun tetap harus mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
"Harus terus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini rakyat dengan menggunakan modal besar," kata dia.
"Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita juga harus bersama-sama waspada terhadap penyebaran berita-berita tidak benar, hoaks, penyebaran kebencian, dan upaya-upaya memecah belah bangsa yang harus selalu kita waspadai," tambah dia.
Dalam kesempatan itu, ia mengajak PWI untuk mendukung misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada program kerja Asta Cita pertama yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Menurut dia, pengukuhan Pancasila sebagai fondasi bangsa adalah hal krusial karena tidak hanya mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga menjadi pedoman etika dalam menentukan arah kebijakan negara.
Prinsip demokrasi memastikan kesetaraan partisipasi warga, sedangkan pemenuhan hak asasi manusia menegaskan perlindungan terhadap hak individu.
"Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang inklusif," kata dia.
Ia menutup dengan keyakinan bahwa PWI akan terus menjadi insan pers yang dinamis, bertanggung jawab, dan setia pada cita-cita pendiri bangsa.
"Wartawan Indonesia harus menjadi bagian dari pers yang menjunjung tinggi Pancasila, terlibat dalam pembangunan bangsa, dan berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup dia.
