Stigma Negatif Masih Melekat Pada Perempuan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Jakarta, InfoPublik - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengungkapkan bahwa stigma negatif masih terus melekat terhadap perempuan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Untuk itu, para warga binaan perempuan membutuhkan keterampilan khusus untuk membiayai hidup mereka saat keluar dari Lapas.

Oleh karenanya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sejak tahun 2023 secara masif menjalankan program pendampingan bagi mereka di 10 provinsi di Indonesia dalam bentuk berbagai keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Mereka layak mendapatkan kesempatan kedua memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka seringkali mengalami perlakuan yang kurang bersahabat ketika kembali ke masyarakat. Untuk itu, melalui pendampingan pelatihan ini diharapkan bisa mengubah cara pandang masyarakat bahwa mereka layak mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Menteri PPPA pada Senin (14/10/2024).

Berdasar data terakhir 14 Oktober 2024 yang dihimpun dari Sistim Database Pemasyarakatan (SDP) Publik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, narapidana perempuan di Indonesia mencapai 10.053 orang. Mereka tersebar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (33 orang), Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan (5.388 orang), Lembaga Pemasyarakatan (2.999 orang), dan Rumah Tahanan (1.628 orang).

Kemen PPPA sendiri telah memberikan pendampingan keterampilan pada Lapas di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, NTB, dan Banten. Ketrampilan yang diberikan menyesuaikan dengan jenis ketrampilan yang digemari warga binaan dan peluang ekonomi setelah nantinya mereka bebas.

Pada 2023, Kemen PPPA memberikan kursus keterampilan tata rias kepada 400 perempuan warga binaan, dan pada 2024 Kemen PPPA melanjutkan program keterampilan tata rias pada 500 warga binaan lainnya.

Keterampilan seperti tata rias kecantikan, kata Menteri PPPA, dipilih dengan harapan, agar setelah bebas, perempuan warga binaan ini memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dan mampu mendukung diri sendiri serta keluarga mereka.

"Program ini menunjukkan bagaimana kita bisa mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik, di mana mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi kontributor aktif bagi masyarakat," ucapnya.

Perempuan yang dapat mandiri secara ekonomi, menurut Menteri PPPA, akan menjadi hulu bagi pemecahan isu-isu perempuan dan anak lainnya seperti penurunan perkawinan usia anak, pekerja anak, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemen PPPA dan XL Axiata. Kemen PPPA akan melanjutkan kerja sama dengan PT XL Axiata untuk memberikan berbagai pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan.

Pelatihan yang diberikan telah menyesuaikan hasil asesmen kebutuhan para warga binaan. Menteri PPPA memberikan apresiasi atas kepedulian XL Axiata untuk meningkatkan kemandirian warga binaan perempuan. Bertepatan dengan penandatanganan MOU, juga dilakukan peluncuran bersama kolaborasi Kemen PPPA dan XL Axiata melalui program Sisternet 'She Inspire' di Lapas Perempuan Kerobokan, Bali.

"Kami sangat mengapresiasi komitmen XL Axiata yang telah mendukung program ini dengan menyediakan berbagai fasilitas dan kesempatan belajar bagi perempuan warga binaan. Kami berharap MOU ini bukan sekedar dokumen semata tetapi menjadi pijakan program-program yang lebih bermanfaat bagi perempuan," ujar Menteri PPPA.

Sementara itu, Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini menyatakan, kolaborasi dengan Kemen PPPA ini merupakan wujud nyata dari komitmen pihaknya dalam mendukung pemberdayaan perempuan Indonesia di berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang mengalami keterbatasan akses.

"Kami percaya bahwa perempuan memiliki potensi luar biasa untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Melalui program Sisternet ‘She Inspire’, kami ingin memberdayakan perempuan di Lapas Kerobokan dan lapas-lapas lainnya untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik dengan keterampilan dan kepercayaan diri yang kuat," ujar Dian Siswarini.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, Pramella Y. Pasaribu, berharap lebih banyak perempuan warga binaan yang mendapatkan pelatihan. Sebagian warga binaan berstatus sebagai ibu dan membutuhkan keterampilan yang dapat memberi kehidupan yang lebih layak. Pramella memberikan apresiasi atas kerja sama Kemen PPPA dan XL Axiata yang telah peduli membuka peluang warga binaan untuk mandiri secara ekonomi.

Peluncuran program pendampingan ini diikuti pula oleh 10 Kepala Lapas Perempuan secara daring dan luring. Nantinya pelatihan akan dilakukan pula di 10 lembaga pemasyarakatan khusus perempuan baik secara langsung di lokasi ataupun online seperti fashion design, tata rias, tata rambut dan kecantikan, kuliner, kerajinan, literasi finansial dan digital, kewirausahaan dan networking.

Kerja sama tersebut juga akan mendorong warga binaan untuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa, bantuan pendidikan dan program sertifikasi. Pada kesempatan ini juga ditampilkan hasil kerajinan para warga binaan seperti rajutan, tas, lukisan, makanan dan minuman serta hasil tata rias.