Menteri PANRB Tegaskan Pemindahan ASN ke IKN adalah Transformasi Budaya Kerja

Jakarta, InfoPublik – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah transformasi budaya kerja dan bukan sekadar pemindahan tempat kerja. Penjelasan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta pada Selasa (3/9/2024).

"Pemindahan ASN ke IKN bukanlah sekadar pemindahan lokasi kerja, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memindahkan pola pikir, budaya kerja, cara kerja, dan sistem pelayanan yang berbasis digital," ujar Menteri Anas dalam keterangan yang diterima InfoPublik.

Kementerian PANRB saat ini masih terus memfinalisasi rencana pemindahan ASN ke IKN. Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional ini mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan pendekatan agile. Oleh karena itu, smart government di IKN menjadi bagian penting yang dipersiapkan bersamaan dengan pembangunan fisik.

Menteri PANRB menjelaskan bahwa fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini berada pada fase jangka pendek (short term) yang berlangsung dari tahun 2022 hingga 2024. Pada fase ini, pemerintah berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital. “Di sisi lain, kebijakan jangka menengah (medium term) akan disiapkan pada fase kedua, yang masih berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta smart governance,” jelas Menteri Anas.

Terkait pengisian ASN di IKN, direncanakan akan terdiri dari ASN kementerian/lembaga, formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus IKN tahun 2024, termasuk kuota khusus untuk putra/putri terbaik Kalimantan Timur, serta mutasi pegawai ASN Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Skenario lainnya termasuk mutasi pegawai ASN Pemda ke Otorita IKN (OIKN) dan/atau kementerian/lembaga yang ada di IKN. “Hal ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuh Anas.

Anas mengungkapkan bahwa strategi yang disusun untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pendekatan whole government, dengan pengaturan pola kerja kolaboratif, fleksibilitas waktu dan lokasi, serta penyediaan fasilitas perkantoran yang mendukung shared offices dan single digital platform untuk meningkatkan kolaborasi ASN.

“Konsep shared office mengedepankan konektivitas fisik dan digital yang mendukung pengelolaan integrasi layanan digital perkantoran (digital workspace). Ini akan memberikan fasilitas penerapan smart government oleh instansi yang beroperasi di IKN,” ungkap Anas.

Selain pemindahan ASN ke IKN, Menteri Anas juga membahas penerimaan ASN, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan ASN tahun 2024 sebanyak 2.302.543, terdiri dari 429.183 untuk instansi pusat, 1.836.333 untuk instansi daerah, dan 6.027 CPNS lulusan sekolah kedinasan.

Instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan Calon ASN (CASN) dari total 2,3 juta yang disiapkan. Penerimaan CASN tahun ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN yang ditargetkan rampung tahun ini.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Haryomo Dwi Putranto menjelaskan lebih rinci terkait pelaksanaan rekrutmen CASN 2024. Saat ini sedang berlangsung tahap pendaftaran hingga 6 September, dan hasil seleksi administrasi direncanakan diumumkan pada 14 hingga 17 September 2024. “Terdapat beberapa lokasi seleksi, yakni BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN, dan 21 Kantor Unit Pelaksana Tugas (UPT) BKN. Semua proses seleksi telah dilakukan secara digital, tidak lagi manual,” jelas Haryomo.

Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyukseskan perpindahan ASN ke IKN dan penyelesaian tenaga non-ASN yang ditargetkan selesai tahun ini. "Kami mengapresiasi kinerja Menteri PANRB yang luar biasa dalam hal pemindahan ASN ke IKN. Saya yakin kebijakan ini akan berjalan baik dan target penerimaan CASN di tahun 2024 dapat dilaksanakan secara maksimal," tutup Fachrul.