- Oleh Putri
- Selasa, 10 September 2024 | 18:32 WIB
: Menko PMK Muhadjir Effendy dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono saat Rapat Koordinasi Regional V Wilayah Papua dan Maluku dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024/Foto: KemenkoPMK
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan perhatian khusus terhadap upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Timur Indonesia, terutama di Papua dan Maluku. Hal ini disampaikan dalam "Rapat Koordinasi Regional V Wilayah Papua dan Maluku dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024" yang dipimpinnya pada Jumat (9/8/2024).
Menko Muhadjir menegaskan pentingnya koordinasi ini untuk memastikan penanganan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. "Saya berharap koordinasi ini bisa memicu dan mendorong agar kita bisa menangani kemiskinan ekstrem secara merata, karena cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam kalimat terakhir dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Muhadjir dalam keterangan resminya pada Sabtu (10/8/2024).
Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan terobosan dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Pemerintah pusat, kata Muhadjir, akan terus melakukan intervensi secara terukur untuk membantu program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan dengan optimal.
Muhadjir juga memberikan apresiasi kepada pemerintah di wilayah Papua dan Maluku atas upaya keras yang telah dilakukan dalam intervensi penanganan kemiskinan ekstrem. Ia mengungkapkan bahwa saat ini, 95 persen pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah dengan penanganan kemiskinan ekstrem melalui strategi penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan kantong kemiskinan.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, kolaborasi, kerja sama, dan kesungguhan dalam upaya menuntaskan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022,” kata Muhadjir.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan kondisi budaya dan kewilayahan masing-masing daerah. "Integrasi pembangunan dan budaya kewilayahan menjadi perhatian penting dan salah satu prioritas yang kami dorong kepada pemerintah daerah," ujar Nunung.
Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, Nunung menyampaikan bahwa akan dilakukan rapat yang lebih teknis dan intensif di masing-masing provinsi di wilayah Maluku dan Papua, guna memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.
Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk, turut menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Ribka melaporkan adanya tren penurunan positif pada angka kemiskinan ekstrem di Papua Tengah berkat program-program yang berfokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur pendukung, termasuk pendidikan dan kesehatan.
"Sudah ada tren penurunan yang positif dari data kemiskinan ekstrem di Papua Tengah. Kami telah menjalankan program ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk program pendidikan dan kesehatan," ujar Ribka.