Tingkatkan Kesiapsiagaan di Kabupaten Bogor, Plh Dirjen Bina Adwil Apresiasi Deklarasi KENCANA
: Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Amran, memberikan sambutan dalam deklarasi Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) terhadap 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa (2/7/2024). Foto: Ditjen Bina Adwil Kemendagri
Oleh Eko Budiono, Kamis, 4 Juli 2024 | 11:31 WIB - Redaktur: Untung S - 90
Jakarta, InfoPublik - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Amran, menghadiri deklarasi Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) terhadap 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa (2/7/2024).
Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Kamis (4/7/2024), Deklarasi tersebut turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), pimpinan perangkat daerah, forum pengurangan resiko bencana dan para kepala desa se-Kabupaten Bogor.
Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk lebih dari 5,5 juta jiwa merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang tersebar di 40 kecamatan.
Dari sisi ancaman bencana, menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Bogor memiliki risiko tinggi dalam bencana banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, dampak dari perubahan iklim menyebabkan intensitas terjadinya bencana hidrometeorologi semakin meningkat, seperti bencana kekeringan, banjir, cuaca ekstrim dan longsor.
“Besarnya jumlah penduduk dan cakupan administratif kewilayahan yang begitu luas menjadi sebuah tantangan bagi Pemda Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan layanan yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana,” tutur Amran.
Karakter kejadian bencana cenderung terjadi lintas wilayah, lintas desa/kelurahan bahkan lintas kecamatan.
Kondisi tersebut memerlukan pola koordinasi yang sederhana dan lincah di tingkat kecamatan sebagai “hub” untuk membantu daerah kabupaten/kota dalam hal fasilitasi percepatan SPM Sub-Urusan Bencana khususnya pada wilayah rawan bencana di tingkat kecamatan.
Amran mengingatkan, bahwa salah satu tugas camat adalah fasilitasi percepatan pencapaian SPM di wilayahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
Dalam kaitan itu, maka kecamatan memiliki peran penting sebagai aktor penanggulangan bencana yang membantu kepala daerah maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya mitigasi maupun penanganan kedaruratan bencana.
“Saya berharap melalui keterlibatan seluruh camat se-Kabupaten Bogor dalam Gerakan KENCANA akan mampu berkontribusi dalam perbaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bogor yang yang diarahkan pada peningkatan mutu layanan maupun mempercepat waktu respon pemerintah daerah termasuk dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respon di tingkat kecamatan baik bagi aparatur dan aktor kebencanaan tingkat kecamatan maupun warga,” kata Amran.
Di sisi lain, camat diharapkan juga dapat memberikan arahan bagi kepala desa dan instansi lainnya dalam melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di wilayah masing masing. Di bawah koordinasi camat, seluruh elemen masyrakat yang ada di wilayah dapat lebih bersinergi lagi untuk menjadikan kecamatan sebagai garda terdepan dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
Pada kesempatan tersebut, Amran memberikan apresiasi kepada Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu yang telah mendeklarasikan Kecamatan Tangguh Bencana bagi seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor KENCANA dan diharapkan dapat menjadi pemicu bagi daerah lainnya dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesisapsiagaan dalam menanggulangi bencana.
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
